Jakarta, Surau.ID – Bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat turut berdampak pada dunia pendidikan keagamaan. Kementerian Agama (Kemenag) mencatat sebanyak 226 pesantren mengalami kerusakan dengan tingkat yang bervariasi, mulai dari ringan hingga berat.
Direktur Pesantren Kemenag Basnang Said mengungkapkan data tersebut merupakan hasil laporan dan pendataan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag di tiga provinsi terdampak. Menurutnya, pemetaan kerusakan menjadi langkah awal sebelum dilakukan penanganan lanjutan.
“Kementerian Agama melalui Kantor Wilayah sudah melakukan pemetaan mana yang rusak berat, sedang, dan ringan,” ujar Basnang Said di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kemenag di Tangerang, Selasa (16/12/2025), dikutip dari Antara.
Hingga kini, proses pembersihan sisa material banjir berupa lumpur dan tanah masih terus berlangsung di sejumlah pesantren terdampak. Untuk pesantren dengan tingkat kerusakan berat, aktivitas belajar-mengajar sementara waktu dihentikan demi menjaga keselamatan para santri.
Meski demikian, Basnang memastikan para santri tetap mendapatkan pendampingan dari para pengasuh pesantren. Kegiatan pembelajaran akan kembali dilaksanakan setelah kondisi lingkungan dinyatakan aman dan layak.
“Nanti pada saatnya setelah tepat, lumpur-lumpurnya sudah dinaikkan, tanah-tanahnya, nanti akan kembali dilaksanakan pembelajaran,” tambahnya.
Sebagai bentuk respons cepat, Kemenag telah menyalurkan bantuan awal sebesar Rp 3 miliar. Dana tersebut difokuskan untuk kebutuhan mendesak, terutama perbaikan sarana dan prasarana (sarpras) pesantren yang terdampak.
“Untuk pemulihan, termasuk biaya untuk mengangkat lumpurnya. Tapi untuk pembangunan kembali pesantren yang rusak berat, akan kita planning-kan di tahun 2026,” jelas Basnang.
Penanganan bencana di kawasan Sumatera dan Aceh juga mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (15/12), Presiden menyatakan kondisi saat ini relatif terkendali, namun membutuhkan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi yang cepat dan terkoordinasi.
“Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus, dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan Badan atau Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi,” ujar Presiden Prabowo di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih.
Seiring dengan masa tanggap darurat, pemerintah juga mulai menyiapkan pembangunan 2.000 unit hunian tetap (huntap) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir bandang dan longsor di wilayah terdampak. (*)
