SURABAYA (Surau.ID) – Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Timur menilai klaim Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai ‘Partai Anak Nahdliyin’ harus dibuktikan lewat tindakan nyata, Sabtu (05/09/2026).
Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, Musaffa Safril, menegaskan narasi perangkulan Nahdliyin kehilangan makna jika kader muda NU di lapangan justru merasa dipinggirkan. Langkah ini merespons dinamika politik terkini.
Ansor mendorong transparansi kebijakan publik serta mengimbau seluruh partai politik tidak menjadikan identitas Nahdliyin sebagai komoditas politik atau sekadar kalkulasi suara jelang pemilu.
Sorotan Kebijakan Dan Evaluasi Pendmping Desa
Sorotan timbul setelah adanya laporan dari kader NU di daerah terkait pemindahan lokasi tugas pendamping desa tanpa penjelasan yang terang. Transparansi dinilai penting agar birokrasi tidak dipandang sebagai alat politik.
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal diminta membuka mekanisme penempatan serta evaluasi pendamping desa secara terbuka. Langkah profesionalisme birokrasi harus dikedepankan dibanding ukuran politik praktis.
Keadilan Serta Ketulusan Dalam Berafiuliasi
Kader muda NU aktif mendampingi masyarakat desa di bidang pendidikan, ekonomi, hingga kebencanaan. Pengabdian tersebut membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah yang adil dan tidak diskriminatif.
“Nahdliyin bukan pasar suara. NU bukan panggung kampanye. Kader muda NU bukan properti politik. Kalau ingin menjadi bagian dari keluarga besar Nahdliyin, datanglah dengan ketulusan, bekerja dengan keadilan, dan buktikan dengan kebijakan,” ujar Musaffa Safril, Ketua PW GP Ansor Jawa Timur.
Penegasan ini menjadi pengingat agar hubungan dengan warga Nahdliyin dibangun atas dasar ketulusan serta keadilan kebijakan publik yang berdampak nyata.
