Semarang, Surau.id — Kementerian Agama Republik Indonesia mempertegas komitmennya terhadap penguatan ekosistem pesantren dengan menggelar Halaqah Pesantren bertema “Penguatan Kelembagaan Pendirian Direktorat Jenderal Pesantren” di Teater Rektorat UIN Walisongo Semarang, Rabu (26/11/2025). Kegiatan ini menjadi momentum penting menuju pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren, sebuah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola dan peran pesantren di era modern.
Sekitar 70 pengasuh pesantren dari berbagai daerah hadir dalam kegiatan tersebut. Acara dibuka oleh Wakil Menteri Agama RI, Romo Muhammad Syafi’i, didampingi sejumlah tokoh, antara lain Kasubdit Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur’an H. Aziz Syafiuddin, Plh. Rektor UIN Walisongo Prof. Mukhsin Jamil, serta Kepala Kanwil Kemenag Jawa Tengah H. Saiful Mujab.
Dalam penjelasannya, H. Aziz Syafiuddin menyampaikan bahwa halaqah ini menjadi bagian dari tahap awal sosialisasi pembentukan direktorat baru yang akan secara khusus menangani urusan kepesantrenan.
Plh. Rektor UIN Walisongo, Prof. Mukhsin Jamil, menyoroti peran strategis pesantren yang mencakup pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Ia menilai penguatan kelembagaan menjadi kebutuhan mendesak agar pesantren mampu menghadapi tantangan zaman.
“Pesantren harus mandiri dan adaptif di tengah arus modernisasi. Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren menjadi kebutuhan untuk mendorong kemajuan pesantren secara menyeluruh,” ungkapnya.
Dalam sambutannya, Wamenag Romo Syafi’i menekankan bahwa pendirian direktorat ini bukan semata kebijakan administratif, melainkan bentuk pemenuhan hak pesantren oleh negara.
“Berbicara Indonesia itu berbicara pesantren. Dan berbicara pesantren itu berbicara Indonesia,” tegasnya.
Ia menyebut lebih dari 10 juta santri membutuhkan dukungan struktur yang kuat agar tiga fungsi utama pesantren—pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan—dapat berjalan optimal. Wamenag juga menyoal minimnya anggaran untuk pesantren selama ini.
Dengan adanya direktorat baru, pemerintah menargetkan peningkatan anggaran signifikan, disebut mencapai Rp13 triliun atau sepuluh kali lipat dari sebelumnya. “Kemandirian pesantren itu harga mati. Negara hadir untuk melayani, bukan mencampuri,” tambahnya.
Selain aspek kelembagaan dan pendanaan, pemerintah turut mendorong penguatan vokasi dan teknologi di lingkungan pesantren. Romo Syafi’i menyebut banyak santri kini terlibat dalam pengembangan robotik, drone, hingga penelitian ilmiah.
Transformasi ini, katanya, menjadi langkah penting untuk melahirkan generasi santri yang tidak hanya mendalami ilmu agama, tetapi juga unggul dalam sains dan teknologi.
“Semua ilmu adalah anugerah dari Allah,” tuturnya.(*)
