Jakarta, Surau.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya menekan penyebaran hoaks yang kian mengganggu ruang digital nasional. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menegaskan bahwa penanganan hoaks tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi seluruh elemen bangsa.
“Kita melihat misinformasi dan disinformasi tumbuh subur di media sosial dan membawa ancaman mulai dari kohesi sosial hingga kehidupan berbangsa,” ujar Nezar dalam SindoNews Sharing Session di Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Rabu (26/11/2025).
Nezar menjelaskan bahwa Indonesia memiliki 143 juta pengguna aktif media sosial dan 230 juta pengguna internet. Dengan skala tersebut, ruang digital menjadi arena besar interaksi sosial, ekonomi, dan politik. Namun, pertumbuhan itu juga dibarengi lonjakan signifikan konten hoaks. “Sepanjang 2024 terdapat 1.923 konten hoaks yang ter-capture oleh Komdigi. Itu baru puncak gunung es. Sesungguhnya jumlahnya tentu lebih banyak,” ujarnya.
Ia juga menyoroti survei yang menunjukkan 11,9 persen responden mengakui pernah menyebarkan hoaks. Menurutnya, persoalan ini bukan hanya soal suplai informasi palsu, tetapi juga kerentanan pengguna. “Seseorang mungkin tahu berita itu palsu tetapi tetap membagikannya karena faktor lain seperti motivasi partisan atau emosi,” tegasnya.
Nezar menambahkan bahwa hoaks di sektor kesehatan menjadi kategori paling dominan, dan kini banyak disebarkan dengan teknik manipulasi berbasis kecerdasan artifisial. “Video generative AI semakin halus. Bahkan para ahli pun bisa terkecoh. Ini memperparah penyebaran hoaks di sektor kesehatan maupun sektor lainnya,” jelasnya.
Untuk menekan dampak tersebut, Wamenkomdigi menekankan pentingnya literasi digital sebagai fondasi utama pencegahan, serta menyebut pemeriksa fakta sebagai elemen penting mitigasi. “Literasi digital berkorelasi dengan kemampuan seseorang membedakan berita benar dan berita palsu,” katanya.
Nezar juga mendorong penerapan kolaborasi model pentahelix dalam agenda pemberantasan hoaks, karena menurutnya masalah ini merupakan tanggung jawab bersama. “Pemerintah, akademisi, komunitas masyarakat, pelaku usaha, dan media harus berada dalam satu baris,” ujarnya.
Ia mengajak masyarakat membiasakan prinsip stop, think, verify, and share dalam setiap aktivitas berbagi informasi. “Sebelum kita membagikan sesuatu, berhenti sebentar. Baca dengan baik. Kalau ragu, lakukan verifikasi. Jika sudah yakin benar, barulah kita share. Dengan begitu kita dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman dan sehat bagi semua,” tandasnya.
