DEPOK (Surau.ID) – Forum Bersama (Forbes) NU 26 menggelar Rembug Warga NU Serial 1 bertajuk PBNU Milik Siapa? Menguji Akuntabilitas dan Tata Kelola Organisasi di Pesantren Arrahmaniyah, Depok, Jawa Barat, pada Senin (15/06/2026), untuk merumuskan delapan agenda reformasi kelembagaan guna membenahi sistem tata kelola organisasi menjelang Munas Alim Ulama dan Konbes di Ploso.
Evaluasi Sistem dan Agenda Reformasi Kelembagaan
Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh keresahan warga Nahdliyin terhadap beberapa isu krusial dalam tata kelola organisasi, seperti sentralisasi pengambilan keputusan, lemahnya mekanisme checks and balances, serta pergeseran orientasi organisasi yang dirasakan menjadi lebih pragmatis. Menanggapi hal tersebut, Forbes NU 26 merumuskan delapan rekomendasi utama, yakni kembali pada Khittah NU 1926, melakukan rekonstruksi sistem pemilihan pemimpin, restrukturisasi organisasi berbasis klaster, melaksanakan sensus nasional jemaah secara digital, serta menegakkan distribusi kekuasaan yang adil. Selain itu, agenda lainnya meliputi penguatan fungsi Khadimul Ummah, reformasi sistem digital DIGDAYA, dan mitigasi konflik kepentingan serta keadilan ekologis.
Koordinator Forbes NU 26, Abdul Waidl, menegaskan bahwa gerakan ini bukanlah wadah pertentangan figur, melainkan ikhtiar murni untuk membenahi sistem kelembagaan. “Bagi Forbes NU 26, good governance di tubuh NU tidak hanya diukur dari siapa kepalanya, melainkan dari sejauh mana keputusan organisasi dijalankan secara konsisten sesuai AD/ART serta transparan,” ujar Abdul Waidl.
Harapan untuk Masa Depan Organisasi
Melalui delapan rekomendasi tersebut, Forbes NU 26 juga mendesak agar partisipasi generasi muda, perempuan, dan badan otonom lebih diperluas dalam pengambilan keputusan organisasi. Diharapkan, momentum Munas Alim Ulama dan Konbes di Ploso dapat menghasilkan cetak biru reformasi kelembagaan yang membawa Nahdlatul Ulama menjadi organisasi yang lebih profesional, akuntabel, berbasis data, dan tetap setia pada cita-cita Khittah 1926.
