MADURA (Surau.ID) – Pengusaha asal Madura, H. Khairul Umam atau Haji Her, melontarkan kritik tajam terhadap pengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak amanah dalam menjalankan tugasnya. Ia menegaskan persoalan yang muncul bukan terletak pada kebijakan program, melainkan pada pelaksana di lapangan.
“Menurut saya itu pengelola MBG yang kurang ajar. Tidak amanah,” ujar alumni Pondok Pesantren Al Falah Sumber Gayam, Pamekasan tersebut dalam keterangan video yang beredar, Jumat (27/2/2025).
Haji Her menyoroti adanya menu yang dianggap tidak sesuai dengan standar anggaran, bahkan muncul temuan makanan yang dinilai kurang layak konsumsi. Ia menyebut, berdasarkan informasi yang diketahuinya, pembagian anggaran MBG sebenarnya telah diatur secara rinci.
“Padahal mereka sudah dapat fee. Dari Rp10 ribu itu untuk makanannya, Rp3 ribu kalau tidak salah untuk karyawannya dan segala macamnya, Rp2 ribu itu untuk fee dan perawatan,” katanya.
Menurut dia, dengan skema tersebut tidak ada alasan untuk mengurangi kualitas maupun porsi makanan bagi penerima manfaat. “Sudah ada itu. Jadi kalau masih kurangi makanan, itu kurang ajar menurut saya,” tegasnya.
Menanggapi polemik terkait rincian dana MBG, Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa komposisi anggaran per porsi memang terbagi antara bahan makanan dan kebutuhan operasional.
Ia menyebut, untuk balita hingga siswa kelas 3 SD, total anggaran sebesar Rp13.000 per porsi. Sementara untuk siswa kelas 4 SD ke atas hingga ibu menyusui sebesar Rp15.000 per porsi.
“Anggaran bahan makanan untuk balita/PAUD/TK/RA serta SD/MI kelas 1–3 itu sebesar Rp8.000 per porsi. Sementara, untuk SD/MI kelas 4 ke atas hingga ibu menyusui, anggaran bahan makanan sebesar Rp10.000 per porsi,” ujarnya di Jakarta, Selasa (24/2).
Nanik menambahkan, dari total tersebut terdapat alokasi Rp3.000 per porsi untuk operasional dapur dan Rp2.000 untuk sewa serta fasilitas pendukung lainnya. Dengan demikian, porsi bahan baku makanan memang berkisar Rp8.000 hingga Rp10.000, sedangkan sisanya digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program.
Penegasan itu memperjelas bahwa struktur anggaran MBG telah dibagi sesuai peruntukannya. Polemik yang muncul di masyarakat dinilai lebih berkaitan dengan implementasi teknis di lapangan, bukan pada desain kebijakan maupun besaran anggaran yang telah ditetapkan.
