surai.id – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan audit menyeluruh terhadap seluruh rumah sakit di Provinsi Papua setelah kasus ibu hamil Irene Sokoy meninggal dunia bersama bayinya karena diduga ditolak empat rumah sakit di Jayapura. Instruksi itu disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai Presiden menerima laporan lengkap terkait tragedi tersebut.
“Perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan audit. Melakukan audit internal masalahnya di mana. Dikumpulkan rumah sakit-rumah sakit itu, termasuk pejabat di dinas kesehatan provinsi, kabupaten, dan rumah sakit swasta,” ujar Tito di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin kemarin.
Sebagai tindak lanjut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah mengirim tim dari Kementerian Kesehatan dan ikut bergabung dengan tim Kemendagri yang sudah berada di Jayapura.
Audit dilakukan menyeluruh, mulai dari aturan yang berlaku, SOP layanan darurat, kelengkapan fasilitas, tata kelola rumah sakit, hingga kualitas SDM yang bertugas menangani pasien gawat darurat. Tito menegaskan audit juga akan menelusuri aturan daerah yang dianggap memiliki andil dalam terjadinya penolakan pasien.
“Peraturan bupati melibatkan Rumah Sakit Kabupaten Jayapura, dan peraturan gubernur juga terkait karena penanganan terakhir ada di RSUD provinsi,” katanya.
Di sisi lain, RSUD Yowari di Kabupaten Jayapura menegaskan telah menangani pasien sesuai SOP. Direktur RSUD Yowari, drg. Maryen Braweri, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua.
“Tim akan melakukan investigasi untuk mengetahui fakta detailnya,” ujarnya.
Kasus ini mencuat setelah Irene Sokoy, warga Kampung Hobong, Distrik Sentani, mengalami kondisi darurat pada Senin (17/11) sekitar pukul 05.00 WIT. Keluarga membawa Irene berkeliling ke empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura, namun semuanya disebut menolak dengan alasan tertentu.
Irene dan bayi dalam kandungannya kemudian dinyatakan meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju RSUD Dok II Jayapura.
Kepala Kampung Hobong, Abraham Kabey, menyebut peristiwa itu sebagai pukulan berat bagi masyarakat.
“Kematian ibu hamil Irene Sokoy dan bayinya adalah tragedi yang memilukan. Empat rumah sakit diduga menolak korban,” ujarnya.
Ia mengatakan masyarakat sangat terpukul karena penolakan tersebut terjadi ketika kondisi pasien sudah darurat dan membutuhkan pertolongan cepat.
Gubernur Papua Matius D. Fakhiri juga menyampaikan permohonan maaf dan duka mendalam kepada keluarga korban. Ia menilai kasus tersebut menjadi bukti nyata buruknya layanan kesehatan di Papua.
“Saya baru mau memulai, tetapi Tuhan sudah memberikan satu contoh kebobrokan pelayanan kesehatan di Papua. Saya mohon maaf dan turut berduka yang mendalam. Ini kebodohan luar biasa dari jajaran pemerintah, mulai dari atas sampai bawah,” kata Fakhiri.
Pemerintah pusat memastikan audit ini menjadi langkah awal untuk memperbaiki layanan kesehatan di Papua. Hasil audit nantinya akan menentukan tindakan korektif agar kasus penolakan pasien darurat seperti yang dialami Irene Sokoy tidak kembali terulang.
