JAKARTA (Surau.ID) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi tegas terkait efisiensi penggunaan anggaran negara. Ia meminta seluruh kementerian dan pemerintah daerah menghentikan alokasi anggaran untuk kegiatan seremonial, seperti perayaan ulang tahun, dan beralih pada kebutuhan yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato Penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 dan Nota Keuangan di Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Presiden menekankan bahwa setiap rupiah anggaran negara harus memiliki tujuan yang jelas, terukur, dan mampu dipertanggungjawabkan demi kesejahteraan rakyat.
Alihkan Anggaran untuk Kebutuhan Publik Mendesak
Prabowo mengarahkan agar dana yang selama ini terserap untuk kegiatan seremonial dialihkan guna membiayai sektor-sektor krusial, seperti perbaikan sarana pendidikan, fasilitas rumah sakit, serta peningkatan kesejahteraan guru.
“Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian, cukup potong tumpeng di kantor saja,” ujar Presiden Prabowo.
Instruksi ini pun berlaku bagi pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota di seluruh Indonesia agar tidak menggelar perayaan ulang tahun secara besar-besaran, demi menjaga kedisiplinan fiskal.
Komitmen Disiplin Fiskal dan Manfaat Nyata bagi Rakyat
Selain menyoroti kegiatan seremonial, Presiden menegaskan bahwa tidak boleh ada proyek pemerintah yang menyerap anggaran besar namun minim manfaat bagi masyarakat luas.
“Setiap rupiah harus memiliki tujuan, setiap kebijakan harus memiliki ukuran, setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban,” tegasnya.
Presiden mengajak seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, hingga elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal agenda pembangunan nasional dengan disiplin tinggi. Diharapkan, pembahasan RAPBN 2027 ke depan dapat berlangsung secara terbuka dan senantiasa berorientasi sepenuhnya pada kepentingan rakyat.
