Home / Berita / Nasional / Politik

Kamis, 26 September 2019 - 18:40 WIB

Jokowi Pertimbangkan Keluarkan Perppu, Sejumlah Tokoh dan Praktisi Hukum Datangi Istana

Presiden Jokowi. (Foto Istimewa)

Presiden Jokowi. (Foto Istimewa)

Surau.ID, Jakarta – Presiden Joko Widodo banjir kritik karena menyetujui revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah kalangan mendesak agar Jokowi memakai kewenangannya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan khusus UU KPK sempat didiskusikan beberapa opsi karena sudah disahkan melalui prosedur konstitusi. Namun, penolakan hingga hari ini terus muncul yang diekspresikan oleh guru besar, puluhan ribu mahasiswa dan civil society, sehingga belum bisa diterapkan di tengah masyarakat.

“Kami diskusi opsi-opsi. Pertama legislatif review. Disahkan kemudian dibahas pada berikutnya. Revisi undang-undang kan biasa,” katanya di Istana Negara, Kamis (26/09/2020).

Baca Juga :  Bupati Sumenep Lakukan Kunker Safari ke 6 Kecamatan di Kepulauan di Tengah Pandemi

Kedua judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang terakhir, kata Mahfud, presiden mengeluarkan Perppu. “Ada opsi lain, yaitu lebih bagus keluarkan Perppu,” imbuhnya.

“Itu ditunda dulu sampai ada suasana baik untuk bicarakan isinya, subtansinya, karena ini kewenangan presiden kami sepakat sampaikan, presiden menampung pada saatnya diputuskan istana. Kami tunggu waktu sesingkat singkatnya,” kata Mahfud.

Soal kegentingan Jokowi harus keluarkan Perppu, Mahfud mengatakan itu hak subjektif presiden menurut hukum tata negara.

Jokowi sendiri mengaku menerima masukan-masukan tersebut, termasuk soal mengeluarkan Perppu. “Tadi banyak masukan dari tokoh mengenai pentingnya diterbitkan Perppu, itu sudah saya jawab akan kita kalkulasikan, hitung, pertimbangkan dari sisi pentingnya,” katanya.

Baca Juga :  PT Tanjung Odi Diizinkan Beroperasi Kembali, Pegawai Reaktif Dilarang Masuk Kerja

Seperti diketahui, Jokowi menggelar pertemuan dengan tokoh-tokoh nasional di Istana. Pertemuan itu membahas sejumlah permasalahan, seperti kebakaran hutan dan lahan, bentrok di Papua, dan demonstrasi mahasiswa menolak UU KPK hasil revisi, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, serta RUU KUHP.

Tokoh nasional yang hadir, yakni Quraish Shihab, Butet Kartaredjasa, Anita Wahid, Romo Magnis Suseno, Mahfud MD, Goenawan Mohamad, Alissa Wahid, dan Christine Hakim.

Sumber: Merdeka.com

Share :

Baca Juga

Omnibus Law Cipta Kerja

Berita

Tolak Omnibus Law Cipta Kerja, HMI Sumenep Demo Gedung DPR
Penemuan Mayat

Berita

Heboh Penemuan Mayat Kakek di Sumenep

Berita

Sumenep Berduka, Kiai Zamiel El Muttaqin Meninggal Dunia
IKA PMII Sumenep

Berita

Ahmad Junaidi Terpilih Jadi Ketua PC IKA PMII Sumenep, Ini Komitmennya
Boekit Tinggi Daramista

Berita

Peringati HUT V, Destinasi Wisata Boekit Tinggi Sumenep Ajak Masyarakat Bernostalgia
Narkoba

Berita

Bupati Sumenep Minta Seleksi CPNS Harus Ada Keterangan Bebas Narkoba
Pengamanan TPS

Berita

Amankan TPS di Pulau Sapudi dan Raas, Polres Sumenep Berangkatkan Pasukan BKO Pengamanan Pungut dan Hitung Suara
Politisasi Agama

Artikel

Skenario Politik di Balik Topeng Agama