JAKARTA (Surau.ID) – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti potensi kembalinya dwifungsi militer menyusul ambisi pemerintah membangun 750 Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) baru hingga tahun 2029.
Perwakilan koalisi, Muhammad Isnur, mengungkapkan bahwa proyek tersebut telah memicu penolakan dan konflik lahan di berbagai daerah, seperti di Pandeglang, Temanggung, Tanah Datar, hingga Nagekeo.
Sengketa ini dianggap mengancam ruang hidup masyarakat yang telah mengelola lahan secara turun-temurun.
Pemerintah melalui Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, berdalih bahwa pembangunan BTP bertujuan untuk menekan angka kriminalitas dan menjaga ketertiban sosial di wilayah yang sebelumnya tidak memiliki pos pasukan.
Konflik Lahan Dan Ruang Kebebasan Sipil
Koalisi Masyarakat Sipil menegaskan bahwa pembentukan BTP tidak memiliki urgensi pertahanan yang jelas dan justru berisiko mempersempit ruang kebebasan sipil.
“Bahkan memicu konflik lahan dan ruang hidup, serta mengaburkan batas antara urusan pertahanan negara dan urusan pemerintahan sipil,” ujar Muhammad Isnur pada Sabtu (4/7/2026).
Dampak Terhadap Tata Negara
Kebijakan ini dipandang sebagai pilihan politik pertahanan yang berdampak negatif terhadap tata negara, memperburuk hubungan sipil-militer, serta mencederai arah demokrasi pascareformasi.
Koalisi mendesak Presiden, DPR, Kementerian Pertahanan, dan Panglima TNI untuk segera menghentikan rencana perluasan komando teritorial tersebut. Proyek ini dinilai berpotensi besar memperbesar risiko pelanggaran hak asasi manusia (HAM) akibat sengketa agraria yang ditimbulkan di tengah masyarakat.
