PROBOLINGGO, (Surau.ID) – Komunitas Jenggala (Jejaring Jaga Alam) bersama organisasi konservasi Ecoton menggelar acara Eco-Cinema & Talkshow Ekologi di Kandang Jenggala, Perumahan Tanjung Marina Blok B No. 51, Paiton, Kabupaten Probolinggo, pada Sabtu (20/6/2026) malam.
Lewat pemutaran film dokumenter “Menolak Punah”, agenda ini sukses mempertemukan pemerintah, sektor swasta, dan komunitas warga untuk merumuskan solusi nyata atas buruknya tata kelola limbah.
Acara yang mengusung tema “Menolak Punah: Saat Semua Semakin Mudah dan Murah” ini sengaja dirancang sebagai ruang kolaborasi tiga arah. Melalui media film, seluruh elemen strategis tersebut diajak melihat langsung realitas krisis lingkungan sekaligus membangun optimisme gerakan penyelamatan alam secara kolektif.
Founder Komunitas Jenggala, Ning Hani, tidak menampik bahwa realitas tumpukan sampah saat ini sering memicu rasa pesimistis. Namun, melalui sinema ekologi ini, ia berharap masyarakat menyadari bahwa perjuangan menjaga bumi tidak dilakukan sendirian.
“Meski nanti setelah nonton film ini mungkin akan bertambah kepikiran, tapi dengan kekhawatiran insya Allah semangat untuk lebih istiqomah dalam berbakti untuk komunitas ini lebih tinggi,” katanya.
Ning Hani kembali menegaskan pentingnya bergerak bersama dalam menghadapi ancaman lingkungan. “Oleh karenanya, jika menolak punah, maka kita harus berbenah,” tuturnya.
Dalam sesi diskusi, ancaman nyata dari limbah yang tidak kasat mata menjadi sorotan utama. Perwakilan Ecoton, M. Alaika Rahmatullah, membeberkan bahaya laten mikroplastik yang mayoritas berasal dari pelepasan serat pakaian sintetis atau limbah tekstil rumah tangga saat dicuci. Limbah tersebut mengalir ke sungai hingga akhirnya mencemari ekosistem lautan.
Berdasarkan data riset Ecoton dalam program Ekspedisi Sungai Nusantara tahun 2022, tingkat pencemaran partikel mikro ini di Indonesia sudah masuk dalam tahap yang sangat mengkhawatirkan.
“Hasil penelitian menunjukkan bahwa 98 persen sungai di Indonesia telah terkontaminasi mikroplastik. Dari seluruh partikel mikroplastik yang ditemukan, 58 persen di antaranya merupakan mikroplastik jenis fiber atau serat. Yang mengerikan, mikroplastik saat ini juga ditemukan di tubuh manusia, bahkan masuk darah, dan otak,” urainya.
Merespons kondisi tersebut, Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Probolinggo, Yusdi Vari Afandi, memaparkan langkah hukum yang telah diambil pemerintah pusat.
Salah satunya melalui Peraturan Menteri LHK Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen guna menekan timbulan limbah langsung dari sumbernya.
Kendati instrumen hukum sudah tersedia, Yusdi menekankan bahwa penanganan krisis ekologi memerlukan kerja bersama yang masif dan tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja.
“Persoalan sampah tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja. Diperlukan keterlibatan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi sampah sejak dari sumbernya,” tegasnya.
Senada dengan hal itu, Account Manager ISS, Ignatius Ian Avianto, sepakat bahwa pengawasan ketat terhadap operasional perusahaan dalam pengelolaan lingkungan sangat krusial. Sektor korporasi wajib memikul tanggung jawab dalam membentuk budaya pengurangan sampah yang dimulai dari area kerja mandiri.
“Perusahaan juga berperan dalam tanggung jawab sosial. Dan itu harus berkelanjutan. Kami juga selalu mendukung komunitas atau penggerak yang memiliki inisiatif di bidang lingkungan,” tuturnya.
Sebagai bentuk aksi nyata dari kampanye pelestarian lingkungan malam itu, pihak panitia menerapkan konsep Zero Waste Event. Seluruh peserta yang hadir diwajibkan membawa botol minum (tumbler) sendiri demi menekan produksi sampah plastik selama acara berlangsung.
