JAKARTA (Surau.ID) – Mahasiswa menggelar aksi demonstrasi #IndonesiaSadar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu (28/10/2026), untuk menyuarakan lima tuntutan penting terkait kondisi sosial politik nasional.
Aksi yang berlangsung bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ini menyoroti dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Massa mendesak pemerintah segera menindaklanjuti berbagai persoalan krusial.
Poin tuntutan mencakup penetapan status bencana nasional, evaluasi APBN, penurunan biaya pendidikan, pemberantasan KKN, hingga pemulihan kebebasan berpendapat serta penegakan HAM di Indonesia.
Poin Utama Tuntutan dan Desakan Penetapan Bencana
Mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk wilayah terdampak di Kalimantan, NTT, dan Sumatra. Selain itu, massa meminta penghentian pemborosan anggaran untuk program populis politik.
Di sektor publik, peserta aksi menuntut keterjangkauan biaya pendidikan, penuntasan kasus pelanggaran HAM, pemulihan kebebasan berpendapat, serta penghentian praktik militerisasi pada ruang-ruang sipil masyarakat.
Dukungan Elemen Masyarakat dan Evaluasi Kebijakan Publik
Aksi ini turut mendapat dukungan dari masyarakat sipil, termasuk Aliansi Ibu Indonesia yang menyalurkan bantuan konsumsi bagi para peserta aksi di lapangan.
“Harapannya, terutama ada transparansi pajak, kemudian penggunaannya lebih baik. Pemerintah juga harus lebih mendengarkan rakyatnya, serta menurunkan biaya hidup,” ujar Dina, anggota Aliansi Ibu Indonesia.
Gerakan demonstrasi ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah agar senantiasa berpihak pada kesejahteraan rakyat serta menjaga pilar demokrasi.
