surau.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dalam polemik keberadaan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah.
Isu tersebut memanas setelah sejumlah temuan di lapangan menyebut adanya aktivitas bandara yang dinilai minim kehadiran otoritas negara.
Sikap tegas Prabowo disampaikan langsung kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai pertemuan di Istana Negara, Rabu (26/11/2025).
“Tegakkan aturan. Jangan pandang bulu. Negara tidak boleh kalah,” tegas Prabowo sebagaimana disampaikan Bahlil setelah pertemuan tersebut.
Meski bukan pembina sektor kebandaraan, Bahlil menegaskan bahwa Kementerian ESDM tetap fokus pada aktivitas pertambangan yang terkait dengan kawasan itu.
Ia memastikan seluruh pelanggaran, mulai dari tambang ilegal hingga aktivitas di luar izin, akan diproses sesuai hukum.
“Siapa pun yang melanggar, tetap akan diproses secara hukum,” ujarnya.
1. Polemik Bandara IMIP dan Tuduhan “Negara dalam Negara”
Kontroversi bermula setelah kunjungan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ke kawasan IMIP beberapa hari sebelumnya.
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang mendampingi kunjungan itu melaporkan bahwa bandara di dalam kawasan industri tersebut tidak menampilkan kehadiran otoritas negara sebagaimana lazimnya bandara.
“Di Indonesia ada bandara tanpa otoritas negara. Tidak ada keamanan, bea cukai, atau imigrasi,” tulis Satgas PKH melalui akun resminya.
Satgas bahkan menyebut kondisi itu “serasa ada negara di dalam negara” karena seluruh kru bandara bukan berasal dari instansi resmi dan akses keluar–masuk dinilai tanpa pengawasan ketat.
“Tidak boleh ada republik di dalam republik. Semua ketentuan harus ditegakkan tanpa melihat latar belakangnya,” kata Menhan Sjafrie menegaskan
2. Klarifikasi IMIP: Bandara Khusus yang Terdaftar di Kemenhub
PT IMIP melalui Direktur Komunikasi Emilia Bassar membantah bahwa bandara itu beroperasi di luar kendali negara. Ia menjelaskan bahwa fasilitas tersebut adalah bandara khusus untuk kepentingan industri dan sudah terdaftar di Kementerian Perhubungan.
Menurut perusahaan, status bandara mengikuti UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, sehingga operasionalnya diperbolehkan sebagai fasilitas privat di dalam kawasan industri.
3. Ramai di Medsos
Di tengah ramainya isu ini, mencuat narasi media sosial yang mengaitkan Bandara IMIP dengan Presiden Joko Widodo, seolah-olah bandara tersebut pernah diresmikan Jokowi. Narasi itu kemudian dipakai sebagian pihak untuk menyerang sang mantan presiden.
Namun Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meluruskan informasi tersebut. Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman, menegaskan bahwa Jokowi tidak pernah meresmikan Bandara IMIP.
Bandara yang diresmikan Jokowi pada 23 Desember 2018 adalah Bandara Morowali atau Bandara Bungku, bandara resmi milik negara yang dikelola Ditjen Perhubungan Udara.
“Di Morowali memang ada dua bandara—satu milik negara, satu milik swasta. Fakta itu sengaja dipelintir seolah yang diresmikan Jokowi adalah Bandara IMIP,” ujarnya.
Dengan begitu, bandara yang dipersoalkan saat ini adalah bandara milik swasta, bukan bandara negara yang dibangun pemerintah.
4. Sikap Tegas Pemerintah dan Agenda Penertiban
Merespons berkembangnya kontroversi, Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh industri, termasuk fasilitas pendukung seperti bandara, harus berada dalam sistem pengawasan negara.
Instruksi Prabowo agar penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin ada celah yang menimbulkan kesan kedaulatan negara tumpul.
Langkah ini sekaligus mempertegas komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh aktivitas industri, baik pertambangan, perizinan, maupun fasilitas pendukung, berjalan sesuai standar keamanan, administrasi, dan hukum nasional. (*)
