JAKARTA (Surau.ID) – Universitas Paramadina menggelar webinar refleksi kemerdekaan yang menyoroti ketimpangan peran perempuan di ruang kekuasaan, ekonomi, dan sosial, yang dilangsungkan di Jakarta, Jum’at, 14 Agustus 2026.
Meski kemerdekaan Indonesia telah menginjak usia 81 tahun, partisipasi perempuan dalam posisi pengambil keputusan strategis masih menghadapi berbagai hambatan struktural serta budaya.
Forum ilmiah ini menghadirkan sejumlah akademisi terkemuka untuk membahas kesenjangan gender. Mulai dari partisipasi di dunia kerja hingga minimnya keterwakilan perempuan dalam kancah politik dan diplomasi.
Kesenjangan Akses Ruang Strategis
Perkembangan tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Namun, pencapaian tersebut belum sepenuhnya merata hingga ke level kepemimpinan puncak.
Keterlibatan perempuan dalam struktur pemerintahan tercatat cukup tinggi, tetapi posisi pengambil keputusan strategis masih tertinggal. Kondisi ini menuntut adanya perbaikan regulasi dan budaya organisasi.
Tantangan Politik dan Diplomasi
Aspek pemberdayaan politik dan peluang ekonomi masih menjadi tantangan terbesar bagi kesetaraan gender di tanah air. Keterwakilan perempuan di parlemen maupun posisi diplomasi global perlu terus didorong.
“Demokrasi yang memberikan ruang untuk dipilih dan memimpin bagi perempuan adalah demokrasi yang sehat. Sehingga perempuan juga bisa membentuk kebijakan dan ikut menentukan arah pembangunan bangsa,” ujar Tia Rahmania, M.Psi., dalam paparannya.
Keterlibatan aktif perempuan di ruang publik sangat menentukan kualitas arah kebijakan negara. Mengabaikan representasi yang seimbang berarti membiarkan berbagai kebutuhan serta pengalaman hidup kelompok perempuan terabaikan dalam proses perumusan kebijakan publik.
