Home / Artikel / Politik

Rabu, 4 September 2019 - 09:33 WIB

Skenario Politik di Balik Topeng Agama

Agama dan Politik. (Foto IST/Pixabay)

Agama dan Politik. (Foto IST/Pixabay)

Oleh: Aqil Husein Almanuri*

Perundingan politik saat ini adalah bencana. Jika dipikir ulang, sangat menakutkan. Politik yang dianggap kotor oleh kebanyakan masyarakat awam memang tidak ayal adanya, apalagi jika dilihat dari sejarah dan perjalanan politik itu sendiri.

Namun, bukan berarti semua politik kotor, karena ini bukan pernyataan tanpa pengecualian. Contohnya, era transisi kepemimpinan Soekarno pada masa pemerintahan Soeharto. Waktu itu banyak siasat licik dan skenario yang dibuat seindah mungkin dengan esensi yang sangat kotor.

Seperti narasi sejarah yang terus dibengkokkan oleh rezim Soeharto kala itu, sebut saja adanya istilah orde lama dan orde baru. Istilah ini sengaja diciptakan oleh rezim Soeharto agar seolah-olah ada perbedaan kontras antara kepemimpinan di kedua rezim itu. Sederhananya, agar kepemimpinan Soeharto dianggap sebagai penolong terhadap era Soekarno yang kelam. Sehingga, masyarakat lebih mendukung segala ketetapan dan ketentuan yang didesain oleh orde baru, meskipun tipu daya yang luar biasa tersemat di dalamnya. Begitulah permainan di balik layar perpolitikan pada saat itu.

Nah, baru-baru ini problem baru muncul, bahkan, masih hangat untuk diperbincangkan. Tepatnya, saat pesta demokrasi Indonesia dikumandangkan. Muncul salah satu ormas dengan gaya kearab-araban. Mereka membawa nama Tuhan di setiap demonstrasinya dan mengibarkan bendera-bendera berlafadzkan tauhid di jalanan atau di tempat demonstrasi itu dilaksanakan. Entah ini murni karena mempertahankan eksistensi agama atau ada maksud lain?

Benderanya pun berkibar di mana-mana, beriringan dengan argumen bahwa inilah Panji Rasulullah saat terjadi peperangan dulu. Kemudian, timbul pertanyaan dalam benak saya, “Apakah mereka tahu tentang Panji Rasulullah itu seperti apa? Kalau iya, di mana sekarang? Apakah masih ada?”. Pertanyaan itu adalah salah satu dari deretan pertanyaan yang ingin saya lontarkan.

Baca Juga :  Fattah Jasin Siapkan Lima Misi Andalan Untuk Sumenep Barokah

Lucunya, kejanggalan yang sangat kontras mereka suguhkan kepada publik. Bukan hanya persoalan agama yang mereka bawa, akan tetapi menginginkan salah satu paslon dalam kontes demokrasi itu gugur. Bukan hanya itu, mereka juga berinisiatif ingin mengubah sistem negara Indonesia menjadi khilafah.

Apakah gerakan mereka murni karena agama atau ada maksud lain dan sengaja sembunyi di balik nama agama yang selalu mereka bawa? Bagi saya, ini jelas sangat tampak ada kepentingan politik di balik topeng agama mereka. Istilahnya sih politisasi agama, yakni membawa nama agama demi kepentingan politik. Itu jelas sangat dilarang oleh agama.

Beda halnya dengan agamisasi politik. Agamisasi politik sangat dianjurkan bahkan ada yang mengatakan wajib, karena dimensi politik perlu diwarnai dengan nafas-nafas agama. Jadi, perlulah agama masuk di dalamnya sebagai pengawas pergerakan politik yang ada. Berbeda dengan politisasi agama.

Lebih lucu lagi, mereka yang tidak tahu apa-apa (sebagian awam) percaya begitu saja tanpa melihat kembali esensi dari ormas itu sendiri. Karena bagi mereka menolak ormas tersebut berarti anti Islam, anti Al-Quran, anti nash, anti kalimat tauhid, dan lain lain.

Padahal, jika sedikit kita kembali membaca narasi sejarah, pada perjalanan politik era Khulafaurrasyidin yang mengangkat Al-Quran dengan pola-pola agama menyebabkan terjadinya Perang Jamal, Perang Siffin, dan lainnya. Bahkan, sahabat pun banyak yang terbunuh. Hal ini merupakan salah satu dari beberapa kasus politisasi agama yang terjadi dalam sejarah perpolitikan.

Baca Juga :  Posisi Tidur yang Baik untuk Kesehatan Menurut Medis dan Islam

Ini merupakan masalah yang bisa kita sederhanakan pada titik paling runcing yaitu politik di balik topeng agama. Al-Quran pun memandang politisasi agama sebagai sesuatu yang salah. Meskipun agama dan politik adalah satu kesatuan yang tak bisa terpisahkan, namun keduanya tidak bisa dianeksikan dengan ego yang sembarangan, tidak bisa diartikan dengan hal yang bertentangan dengan aturan. Yang dimaksud agama tidak bisa dipisahkan dari politik itu diartikan dengan idlafah “agamisasi politik” bukan “politisasi agama”. Susunan yang hampir sama, namun dengan esensi yang sangat berbeda.

Kemudian salah satu kasusnya adalah mengubah sistem negara menjadi khilafah. Nasionalisme dalam hal ini jelas sudah tidak diperhatikan dan diperhitungkan lagi. Mereka menganggap Pancasila hanyalah sebuah sampah yang tidak berharga lagi.

Padahal, KH. Hasyim Asy’ari dan beberapa tokoh pendiri bangsa beserta tokoh agama lain merancang ideologi bangsa dengan usaha yang tidak main-main. Shalat istikharah rela beliau laksanakan hanya untuk mencari pembenaran tentang ideologi yang baru diciptakan dan akan ditetapkan sebagai ideologi bangsa Indonesia. Beberapa sila terus dimodifikasi sedemikian rupa agar lebih sinkron terhadap kondisi Indonesia yang terdiri dari ras, agama, dan kelompok. Bahkan, merumuskannya tidak semudah membalikkan telapak tangan dan mengedipkan kedua mata. Wallahu A’lam.

* Penulis lahir di Sumenep, 27 Februari 2002. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Prodi HKI IAIN Madura.

Share :

Baca Juga

Artikel

Pentingnya Pendidikan Moral pada Dunia Pendidikan “Zaman Now”
Pendaftaran Bakal Paslon Pilbup Sumenep Tahun 2020

Berita

Berkas Pendaftaran Gus Acing-Mas Kiai Memenuhi Syarat, Tinggal Verifikasi

Berita

Jokowi Pertimbangkan Keluarkan Perppu, Sejumlah Tokoh dan Praktisi Hukum Datangi Istana
Pengundian Nomor Urut Cabup-Cawabup

Berita

KPU Undi Nomor Urut Paslon Cabup dan Cawabup Sumenep: Fauzi-Eva No. 1, Fattah Jasin-Mas Kiai No. 2

Artikel

Bingung Mengisi Hari Minggu, Lakukanlah 6 Hal Ini

Artikel

Saat Pilek, Berbahaya atau Tidak Makan- Makanan Pedas?
Pilbup Sumenep 2020

Berita

PPS Desa Badur Gelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP Pilbup Sumenep 2020

Artikel

Kopi Campur Susu bagi Tubuh Berbahayakah? Ini Penjelasannya