JAKARTA (Surau.ID) – Tayangan film berjudul “Pesta Babi” belakangan ini menyita perhatian publik dan memancing diskusi hangat di berbagai kalangan. Menanggapi fenomena tersebut, Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad), Brigjen TNI Donny Pramono, memberikan pandangan resmi institusinya dalam sebuah jumpa pers di Jakarta, Jumat (29/5/2026).
Brigjen TNI Donny menyatakan bahwa TNI AD pada dasarnya menghormati ruang demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi setiap warga negara. Menurutnya, hak untuk berkarya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari iklim demokrasi di Indonesia. Namun, ia menekankan bahwa kebebasan tersebut sejatinya tidak berdiri sendiri dan harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab moral yang besar.
“Kami menghormati kebebasan berekspresi dan kebebasan berkarya dalam demokrasi. Namun, setiap produk informasi yang dilempar ke ruang publik memiliki tanggung jawab moral agar tidak membangun stigma kebencian, apalagi melakukan distorsi terhadap institusi negara,” tegas Donny.
Pentingnya Objektivitas dan Transparansi
Dalam pandangan TNI AD, film “Pesta Babi” dianggap mengandung sejumlah narasi yang tidak sepenuhnya selaras dengan fakta di lapangan. Meskipun Donny tidak merinci poin-poin spesifik mana yang dianggap keliru, ia menyoroti bahwa penyajian informasi yang tidak berbasis data yang akurat berpotensi memperkeruh suasana serta membingungkan masyarakat.
Lebih jauh, TNI AD juga menyoroti aspek transparansi di balik produksi film tersebut. Brigjen TNI Donny mendorong pihak produser untuk terbuka mengenai asal sumber pendanaan pembuatan film. Baginya, transparansi adalah elemen kunci dalam menjaga objektivitas sebuah karya jurnalistik atau dokumenter. Ia menegaskan bahwa permintaan ini bukanlah bentuk pembungkaman terhadap kritik, melainkan upaya menjaga integritas ruang informasi.
“Ini bukan tuduhan, tetapi bagian dari keterbukaan publik. Kami bukan institusi yang antikritik. Justru, kami sangat menghargai kritik, namun kritik yang konstruktif haruslah dibangun di atas data, keseimbangan, dan fakta lapangan yang bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Pernyataan TNI AD ini menjadi pengingat bagi masyarakat, khususnya pegiat seni dan media, bahwa di era keterbukaan ini, setiap pesan yang disampaikan ke publik haruslah dijaga agar tetap menjadi sarana edukasi, bukan justru menjadi pemicu perpecahan atau prasangka buruk terhadap elemen-elemen bangsa.
