Home / Berita / Birokrasi / Daerah

Senin, 30 November 2020 - 15:43 WIB

Target APBDes Di Tetapkan Akhir 2020, Awal Tahun 2021 Sudah Bisa Wujudkan Program Prioritas

Moh. Ramli, Kepala Dinas Pemberdayaaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kab. Sumenep (Foto: Surau.ID).

Moh. Ramli, Kepala Dinas Pemberdayaaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kab. Sumenep (Foto: Surau.ID).

Sumenep, Surau.ID – Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes) ditetapkan paling lambat Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Sumenep, Madura, Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2020, tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBDes tahun 2021.

Sesuai rencana, DPMD Sumenep target APBDes sudah bisa ditetapkan paling lambat akhir 2020, sehingga Januari 2021 desa sudah bisa melakukan kegiatan terutama berkaitan dengan penyaluran yang sifatnya rutin.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Moh. Ramli menyampaikan, dengan adanya Perbup tersebut sebagai panduan semua desa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang memiliki ketentuan baru.

“Nantinya ada prioritas dilaksanakan melalui ADD menggunakan Siltap, salah satu contoh nantinya desa sudah bisa mencairkan untuk membayar penghasilan perangkat desa setiap awal bulan seperti halnya PNS, karena sebelumnya baru bisa dilaksanakan tiga tahap,” paparnya, Senin (30/11/2020).

Baca Juga :  Yuk, Nonton Dwitarung Virtual Pecatur Andalan Sumenep melawan Pecatur Andalan Jawa Tengah di Aula Diskominfo

Kemudian sesuai Perbup tersebut Pemkab Sumenep memiliki program prioritas, maka pada Tahun 2021 ditargetkan sudah bisa diwujudkan.

” Tentunya dengan bersinergi bersama program kegiatan yang sifatnya top down, dimana semua desa wajib menganggarkan program prioritas tersebut, ” tutur Kepala Dinas DPMD Sumenep tersebut.

Selain itu, Ramli mengatakan ada 11 program yang sumber dananya bisa diambilkan darimana saja, seperti dari dana desa untuk merealisasikan berbagai program yang wajib dilaksanakan sebagai amanah yang perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah desa dan dijadikan acuan dalam sinkronisasi perencanaan penganggaran APBDes.

” Pertama program pencegahan stunting meliputi pemberian insentif kader pembangunan manusia sebesar Rp200.000/bulan, serta pemberian makanan tambahan ibu hamil dan anak, jadi semua desa wajib melaksanakan ini, ” katanya.

Untuk program ketiga yaitu dukungan kegiatan PKK, keempat pemberian intensif kader Taman Posyandu sebesar Rp100.000,-/bulan, kelima pengembangan sistem informasi desa.

Baca Juga :  Begini Kronologi Penemuan Bayi di Belakang Puskesmas Gapura

Sedangkan, Program yang keenam, yakni pemenuhan jaringan internet untuk semua Desa karena sekarang Balai sudah harus online, Ketujuh pengelolaan sistem informasi desa berjumlah paling banyak 3 orang dengan tugas sebagai operator Siskeudes, profil desa dan sitem informasi lainnya sesuai ketentuan.

Dan yang delapan, pembangunan/rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) minimal dua unit per desa per tahun, sembilan, pembangunan Polindes per desa, kesepuluh, jambanisasi minimal 2 unit untuk keluarga tidak mampu.

Dan, Program kesebelas pendirian BUMDesma kecamatan dan satu unit BUMDes di masing-masing desa. Namun bagi desa yang sudah ada tidak usah menganggarkan kembali.

” kemudian yang terakhir program Dan pendirian BUMDesma kecamatan dan satu unit BUMDes di masing-masing desa. Namun bagi desa yang sudah ada tidak usah menganggarkan kembali, ” pungkasnya.

( Ulum/ A. Rahman).

Share :

Baca Juga

Kecelakaan

Berita

Bus AKAS Hantam Pemotor, 1 Orang Tewas
Tenggelam di Sungai

Berita

Perempuan Muda di Sumenep Nekat Terjun ke Sungai
Lockdown Saronggi

Berita

Lockdown Saronggi, Dinkes Sumenep Klaim Lakukan Langkah yang Bisa Didukung Masyarakat
LPM Retorika

Berita

Ketua STKIP PGRI Sumenep Lantik Pengurus LPM Retorika Periode 2020-2021
Kasus Narkoba

Berita

Polres Sumenep Ungkap Kasus Penyalahguna Narkoba Jenis Sabu
Perahu Ojek

Berita

Dua Penumpang Perahu Ojek asal Kota Batu Nyaris Tenggelam di Perairan Sumenep
Komunitas Gores

Berita

Lakukan Kegiatan Sosial, Komunitas Gores Minta Pemerintah Dukung Aksinya
Halaqah Fiqhul Kufid

Agama

Lakpesdam MWC NU Manding Gelar Halaqah Fiqhul Kufid karya Bupati Sumenep