JAKARTA (Surau.ID) – Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) resmi membentuk sayap organisasi Srikandi Jaga Desa untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam pembangunan desa secara masif.
Seluruh gagasan strategis mengenai ketahanan sosial dan ekonomi tersebut dirumuskan dalam Musyawarah Nasional (Munas) perdana yang digelar di Jakarta pada Kamis (2/7/2026).
Forum ini menjadi ruang konsolidasi krusial bagi seluruh jajaran pengurus nasional hingga daerah sebelum dikukuhkan secara resmi.
Transformasi Peran Perempuan Desa
Gerakan ini bertujuan untuk mentransformasi peran natural perempuan dalam keluarga dan lingkungan menjadi inisiatif nasional yang solid. Para perempuan didorong untuk mengawal pembangunan yang transparan, ketahanan pangan, hingga perlindungan anak di tingkat desa.
Dewan Pembina ABPEDNAS sekaligus Bendahara Umum Srikandi Jaga Desa, Maya Miranda Ambarsari S.H., MIB., menegaskan bahwa perempuan kini berperan sebagai arsitek pembangunan. “Perempuan bukan lagi sekadar pelengkap ornamen pembangunan, melainkan elemen strategis yang memegang kunci efisiensi dan inovasi ekonomi,” ujar Maya.
Penguatan Ekonomi dan Pengawasan
Langkah strategis ini didukung data BPS 2024 yang menunjukkan bahwa 64,5 persen pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan, dengan kontribusi mencapai 61 persen terhadap PDB nasional. Srikandi Jaga Desa berkomitmen memfasilitasi perempuan pedesaan untuk menggerakkan roda UMKM dan mengoptimalkan potensi lokal.
Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS, Prof. Dr. Reda Manthovani, menyoroti pentingnya peran pengawasan dari kaum perempuan. Kehadiran Srikandi Jaga Desa diharapkan menjadi pilar pengawasan yang rasional dan humanis agar potensi penyimpangan kebijakan di desa dapat ditekan.
Dengan semangat “Perempuan Berdaya, Desa Berjaya, Indonesia Maju,” Srikandi Jaga Desa siap menjadi mitra strategis pemerintah desa dan masyarakat dalam melahirkan kepemimpinan perempuan yang berdampak luas bagi kemajuan desa dan Indonesia.
