WAY KANAN (Surau.ID) – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada seluruh lapisan masyarakat setelah viral video seorang ibu melahirkan di dalam mobil akibat akses jalan rusak parah pada hari Minggu, 26 Juli 2026.
Peristiwa dramatis tersebut terjadi di Kampung Tiuh Balak II, Kecamatan Gunung Labuhan, ketika pasien yang merupakan seorang ibu hamil hendak dirujuk menuju fasilitas kesehatan terdekat namun terkendala infrastruktur desa yang sangat memprihatinkan kondisinya.
Kondisi jalanan perkampungan yang masih berupa tanah merah dan bebatuan terjal memaksa kendaraan roda empat pengangkut pasien berhenti mendadak hingga proses persalinan darurat terpaksa dilakukan di dalam kabin mobil oleh warga setempat secara swadaya penuh.
Momen Darurat Di Kabin Mobil
Perjalanan darurat menuju pusat kesehatan masyarakat yang berjarak sekitar dua belas kilometer dari permukiman warga mendadak berubah menjadi situasi menegangkan akibat buruknya kualitas akses infrastruktur penghubung antarwilayah daratan di daerah pedesaan tersebut.
Berkat kepedulian sosial yang tinggi serta bantuan sigap dari warga sekitar, khususnya para ibu-ibu setempat, proses persalinan spontan di tengah jalan itu dapat berlangsung dengan selamat tanpa kendala berarti bagi keselamatan sang ibu beserta buah hatinya.
Komitmen Perbaikan Infrastruktur Wilayah
Pemerintah daerah menyatakan tanggung jawab penuh serta berkomitmen segera mengevaluasi dan memperbaiki seluruh jaringan infrastruktur jalan yang rusak agar insiden memilukan serupa tidak terulang kembali di kemudian hari.
“Kami berusaha sungguh-sungguh memperbaiki seluruh akses infrastruktur sesuai kewenangan masing-masing, baik yang menjadi kewenangan provinsi maupun kabupaten,” ujar Rahmat Mirzani Djausal, Gubernur Lampung, saat memberikan keterangan resmi kepada awak media pada Rabu, 29 Juli 2026.
Musibah tak terduga ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pemangku kebijakan bahwa ketersediaan infrastruktur dasar yang layak bukan sekadar fasilitas penunjang roda perekonomian, melainkan bentuk perlindungan hak kemanusiaan fundamental guna menyelamatkan nyawa setiap warga negara tanpa terkecuali di berbagai wilayah pelosok.
