JAKARTA (Surau.ID) – Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo mengalami penurunan drastis sebesar 30,1% dalam sembilan bulan terakhir berdasarkan survei SMRC.
Penurunan tajam dari 81,2% pada November 2025 menjadi 51,1% pada Juli 2026 ini dipicu oleh persepsi buruk masyarakat terhadap bidang ekonomi, politik, dan penegakan hukum.
Sejumlah pengamat politik mendesak Presiden segera mengevaluasi kinerja para pembantunya agar efektivitas roda pemerintahan dapat kembali pulih dalam waktu dekat.
Evaluasi Kinerja Menteri
Pengamat politik Rocky Gerung menilai Presiden Prabowo Subianto perlu berani membongkar perjanjian politik jika menteri dari partai koalisi gagal memenuhi ekspektasi publik.
“Kalau sudah 2 tahun, kapasitas dari mereka yang bikin perjanjian tidak memungkinkan presiden tampil secara efektif, ya mesti dibongkar perjanjian itu,” ujar Rocky Gerung.
Tanggapan Pihak Istana
Menanggapi spekulasi liar tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa hingga awal Agustus 2026 belum ada pembahasan resmi terkait agenda perombakan kabinet.
“Reshuffle? Sementara belum ada. Kalaupun misalnya ada barangkali untuk mengisi kekosongan-kekosongan dari beberapa posisi yang karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh pejabat yang lama,” ujar Prasetyo Hadi.
Keputusan penuh kini berada di tangan kepala negara untuk menjawab tekanan publik demi mengembalikan kepercayaan masyarakat secara luas.
