JAKARTA (Surau.ID) – Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai wacana perombakan kabinet oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah sangat mendesak dilakukan menjelang dua tahun masa kepemimpinan.
Pernyataan tersebut disampaikan pada Rabu, 29 Juli 2026, untuk menyoroti pentingnya menyingkirkan sejumlah menteri yang kinerjanya dinilai tidak maksimal, kerap memicu polemik, hingga terseret isu hukum.
Menurutnya, evaluasi total ini sangat krusial agar citra buruk menteri yang tidak berkinerja baik tidak merembet serta menurunkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah secara keseluruhan.
Kriteria Kementerian Evaluasi
Evaluasi mendalam perlu menyasar tiga kategori utama, yakni bidang ekonomi yang langsung disorot masyarakat, sektor yang memicu kegaduhan internal, serta lembaga yang terseret isu hukum.
Meskipun tingkat kepuasan personal terhadap Presiden Prabowo masih tinggi, kinerja menteri yang tidak optimal dikhawatirkan dapat merusak persepsi positif publik terhadap jalannya roda pemerintahan.
Desakan Perubahan Strategis
Langkah perombakan ini diharapkan mampu membersihkan kabinet dari figur bermasalah sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan publik di berbagai lini strategis negara.
“Bagus kalau isu betul jadi kenyataan. Karena memang banyak kinerja menteri tak perform, tak jelas kinerjanya apa, termasuk menteri yang blunder,” ujar Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia.
Oleh karena itu, momentum perombakan kabinet ini menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas politik serta mengembalikan kepercayaan penuh masyarakat terhadap masa depan pembangunan nasional.
