JAKARTA (Surau.ID) – Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI) Fauzan Zidni memberikan tanggapan tegas atas kritik media sosial terkait pembiayaan delegasi Indonesia ke Cannes Film Festival 2026 di Jakarta, pada Senin, 3 Agustus 2026.
Fauzan membantah anggapan bahwa seluruh delegasi dibiayai penuh oleh negara, karena banyak sineas profesional justru memilih berangkat menggunakan biaya mandiri tanpa fasilitas pemerintah.
Dukungan finansial dari pemerintah ditegaskan hanya diberikan secara selektif kepada sineas yang karyanya berhasil lolos kurasi program resmi serta mematuhi ketersediaan kuota yang ada.
Kebijakan fasilitasi tersebut merupakan wujud pelaksanaan Pasal 32 UUD 1945 agar negara hadir dalam memajukan kebudayaan nasional di kancah peradaban dunia.
Fauzan membandingkannya dengan masa lalu ketika rombongan non-filmmaker sempat mendominasi, seraya mengenang perjuangan mandiri saat filmnya menembus Sundance 2013 tanpa dukungan negara.
Keikutsertaan di Cannes 2026 menjadi misi internasional perdana BPI untuk memperluas akses pasar global serta memperkuat posisi perfilman nasional melalui kerja sama bilateral.
“Kehadiran ini adalah konfirmasi bahwa karya anak bangsa telah melampaui batas geografis,” ujar Fauzan Zidni, Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia.
Melalui pertemuan strategis dengan lembaga perfilman dunia serta penayangan karya sineas muda, partisipasi Indonesia di Cannes membuktikan kualitas sineas lokal di panggung internasional.
