Surabaya, Surau.ID – Pemerintah Thailand mengambil langkah luar biasa dalam menangani bencana banjir besar yang melanda wilayah selatan dengan menetapkan kompensasi sebesar 2 juta Baht atau sekitar Rp 1 miliar bagi setiap korban tewas.
Kebijakan ini diumumkan oleh Emergency Flood Crisis Operation Center (EFCOC) setelah rapat resmi pada Senin (1/12/2025), seperti diberitakan The Nation. Dalam upaya mempercepat bantuan, pemerintah memutuskan menghapus seluruh persyaratan dokumen bagi keluarga korban, terutama di Provinsi Songkhla yang telah dinyatakan sebagai kawasan darurat.
Di tengah kebijakan percepatan bantuan tersebut, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul juga menyampaikan permintaan maaf terbuka atas kegagalan negara melindungi warganya.
Banjir parah yang melanda Thailand telah menewaskan sedikitnya 170 orang, dan Anutin mengakui bahwa pemerintah belum mampu memberikan penanganan terbaik. Saat meninjau wilayah terdampak, termasuk Hat Yai, ia menegaskan bahwa pemerintah harus mendengarkan keluhan masyarakat dan memastikan kesalahan tidak terulang.
Pemerintah Thailand Beri Bantuan 1 Milliar
Pemerintah Thailand mengumumkan kompensasi sebesar 2 juta Baht, atau setara Rp 1 miliar, untuk setiap korban tewas akibat banjir parah yang merendam wilayah selatan negara tersebut. Kompensasi ini akan diberikan kepada keluarga korban tewas tanpa memerlukan dokumen tertulis demi mempercepat proses.
Pemberian kompensasi ini, seperti dilansir media lokal Thailand, The Nation, Rabu (3/12/2025), diumumkan oleh Pusat Operasi Krisis Banjir Darurat (EFCOC) pada Senin (1/12) waktu setempat, setelah rapat digelar di Gedung Pemerintah Thailand.
Dalam rapat tersebut, EFCOC menyetujui pemberian kompensasi sebesar 2 juta Baht untuk setiap korban tewas akibat banjir di Provinsi Songkhla. EFCOC juga setuju untuk menghapus semua dokumen yang diperlukan atau menghilangkan proses birokrasi, demi mempercepat pemberian bantuan bagi warga terdampak.
Juru bicara pemerintah Thailand, Siripong Angkasakulkiat, yang juga juru bicara EFCOC, menjelaskan bahwa kompensasi 2 juta Baht hanya berlaku untuk korban tewas di Songkhla saja, yang telah ditetapkan sebagai keadaan darurat.
Keluarga korban tewas di provinsi-provinsi lainnya yang juga terdampak banjir, sebut Siripong, akan menerima bantuan sesuai peraturan normal dari Departemen Pencegahan dan Mitigasi Bencana (DDPM).
PM Thailand Meminta Maaf: Pemerintah Tidak Mampu
Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul meminta maaf atas kegagalan negara dalam melindungi rakyat yang dilanda banjir. Jumlah korban tewas akibat banjir di Thailand sejauh ini mencapai sedikitnya 170 orang.
nutin, yang berkunjung ke area-area terdampak banjir, termasuk Hat Yai pada akhir pekan, mengakui kekurangan pemerintah dalam penanggulangan banjir dan berjanji untuk melakukan perbaikan.
Anutin juga meminta maaf kepada masyarakat “karena pemerintah tidak mampu mengurus dan melindungi mereka”.
Selama kunjungannya ke area terdampak banjir, Anutin didatangi banyak warga setempat yang meluapkan keluh kesah dan kemarahan mereka soal tidak efektifnya dan kesalahan penanganan krisis oleh pemerintah Thailand. Anutin mengatakan bahwa pemerintah harus selalu mendengarkan rakyat.
“Siapa pun pasti akan marah. Kita harus menerimanya karena kesalahan terjadi dalam situasi seperti ini. Kita harus membiarkan orang-orang melampiaskan kekesalan dan meminta maaf kepada mereka,” kata Anutin kepada wartawan, seperti dilansir media lokal Thai PBS.
“Kita harus meminta maaf karena telah memaksa orang-orang meninggalkan rumah-rumah mereka dan hidup seperti ini. Apa pun masalahnya, kita harus mengakui bahwa kesalahan telah terjadi, tetapi kita tidak boleh membiarkan kesalahan terulang atau lebih buruk lagi. Kita harus pulih,” ucapnya. (*)
