SURABAYA (Surau.ID) – KOPRI PMII Jawa Timur mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas pembalut perempuan dan buku. Tuntutan ini disampaikan di Surabaya pada Jumat (30/10/2026) guna mendorong kebijakan fiskal yang berkeadilan.
Ketua KOPRI PMII Jawa Timur Kholisatul Hasanah menilai pembalut merupakan kebutuhan biologis mendasar yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Kebijakan perpajakan dinilai tak boleh hanya berorientasi pada penerimaan negara tanpa memperhatikan beban perempuan.
Pernyataan tersebut menanggapi penjelasan Direktorat Jenderal Pajak yang mengategorikan pembalut sebagai Barang Kena Pajak dengan tarif PPN efektif 11 persen. Produk sanitasi menstruasi ini diketahui belum mendapatkan fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
Pentingnya Keadilan Gender dan Akses Literasi
Selain pembalut, organisasi mahasiswa ini turut menyoroti pengenaan pajak pada komoditas buku pengetahuan umum dan karya ilmiah. KOPRI Jatim mendorong perluasan fasilitas pembebasan PPN agar tidak terbatas pada buku pelajaran dan kitab suci.
Pemerintah diminta memastikan agar harga buku tidak semakin mahal dan sulit dijangkau oleh pelajar serta masyarakat berpenghasilan rendah. Penguatan budaya literasi dinilai membutuhkan dukungan kebijakan fiskal yang berpihak pada pendidikan.
Tuntutan Evaluasi Kebijakan Fiskal Nasional
KOPRI Jatim menyampaikan lima poin tuntutan strategis agar kebijakan perpajakan nasional berbasis pada keadilan gender dan inklusivitas. Langkah ini krusial untuk mencegah makin lebarnya kesenjangan akses masyarakat terhadap kesehatan dan pendidikan.
“Kebutuhan menstruasi seharusnya dipandang sebagai kebutuhan dasar yang aksesnya harus dijamin, bukan justru menambah beban pengeluaran perempuan,” ujar Ketua KOPRI Jatim, Kholisatul Hasanah.
Negara diharapkan hadir menjadikan pajak sebagai instrumen kesejahteraan publik, bukan penghalang warga untuk hidup sehat dan cerdas.
