SURABAYA (Surau.ID) – PT Motasa Indonesia selaku produsen Ladaku Merica Bubuk mengklarifikasi pemberitaan terkait tertahannya produk bumbu dapur tersebut di perbatasan Taiwan pada Sabtu, 21 November 2026 di Surabaya.
Perusahaan menegaskan bahwa pengiriman yang menjadi sorotan tersebut sama sekali bukan jalur ekspor resmi perseroan, melainkan dibawa oleh pihak pedagang perantara (trader) tanpa dilengkapi dokumen pendukung ekspor perusahaan.
Selama ini, produk Ladaku Merica Bubuk telah rutin menembus pasar ekspor resmi ke berbagai negara berregulasi ketat seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, Arab Saudi, Hong Kong, dan China tanpa kendala residu.
Standar Produksi Ketat dan Sertifikasi ISO 22000
Untuk menjamin keamanan pangan sejak hulu, perseroan mendampingi petani binaan agar bahan baku merica biji melewati perendaman air mengalir selama 14 hari demi menghilangkan potensi cemaran residu pestisida.
Setibanya di pabrik pengolahan Mojokerto, biji merica menjalani pencucian ganda bertekanan tinggi, sterilisasi uap panas, penyangraian, hingga penghalusan sistem tertutup yang dikemas di ruang steril berstandar HEPA Filter.
Seluruh lini produksi yang mengantongi sertifikasi ISO 22000 serta diawasi BPOM ini juga mewajibkan masa karantina produk jadi selama 14 hari guna memastikan lolos uji laboratorium sebelum diedarkan.
Koordinasi BPOM dan Uji Ulang Sampel
“Sebagai catatan, selama kami melakukan pengujian terhadap produk kami, tidak pernah ditemukan residu pestisida pada produk Ladaku Merica Bubuk. Dengan semua proses fabrikasi yang dilakukan, kami tegaskan bahwa produk Ladaku Merica Bubuk aman untuk dikonsumsi,” ujar Direktur Utama PT Motasa Indonesia, M. Taib Sangaji, pada Sabtu (21/11/2026).
Sebagai wujud transparansi, perusahaan telah berkoordinasi dengan BPOM Pusat untuk menguji ulang sampel batch serupa yang tersimpan pada fasilitas Keeping Sample Bank dalam divisi riset perusahaan.
Keterbukaan informasi berbasis uji laboratorium serta penerapan standar mutu internasional menjadi komitmen nyata pelaku industri nasional dalam melindungi kepercayaan dan kesehatan masyarakat luas.