PROBOLINGGO (Surau.ID) – Peristiwa banjir bandang yang melanda Kabupaten Probolinggo pada Sabtu (21/02/2026) hingga Minggu dini hari menjadi potret nyata kerentanan infrastruktur wilayah terhadap anomali cuaca.
Hujan dengan intensitas tinggi selama lebih dari enam jam menjadi pemicu utama meluapnya beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter di titik terparah.
Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra A, menegaskan bahwa bencana yang melumpuhkan jalur Pantura di tengah suasana Ramadan ini tidak boleh dipandang sebagai fenomena alam murni.
“Terdapat indikasi kuat bahwa ketidakmampuan sungai menampung debit air kiriman dari dataran tinggi diperburuk oleh malfungsi sistem drainase akibat penyumbatan dan sedimentasi. Kenaikan volume air juga dipicu perubahan iklim dan berkurangnya kawasan hutan sebagai area resapan,” ujar Pradipta.
Ia menjelaskan bahwa peningkatan intensitas banjir tidak lepas dari alih fungsi lahan yang masif di hulu. Wilayah dataran tinggi yang seharusnya berfungsi sebagai catchment area kini mengalami degradasi akibat konversi menjadi pertanian monokultur, pemukiman, dan aktivitas ekstraktif.
Berdasarkan data Global Forest Watch, dari tahun 2001–2024, Kabupaten Probolinggo kehilangan hutan alam seluas 210 hektar. Bahkan, dari 2002–2024, tercatat kehilangan 130 hektar hutan primer basah.
“Padahal, ekosistem hutan adalah kunci penyerap limpasan air agar tidak terjadi run off ke aliran sungai,” tegasnya.
Kondisi hulu yang porak-poranda itu semakin terjepit oleh perubahan bentang alam di daerah penyangga. Alih fungsi lahan sawah yang masif, ditambah pengalihan saluran irigasi demi pembangunan Jalan Tol Trans Jawa sepanjang 30 kilometer, semakin memperparah risiko.
“Pembangunan jalan tol itu menggusur lahan seluas 292,58 hektar, di mana 71,13% adalah lahan sawah dan ladang warga. Sawah yang mulanya menyerap air justru berganti beton yang membuat air tergenang, seperti yang acap terjadi di terowongan jalan tol di Desa Sumberanyar dan Desa Jabung,” ungkapnya.
Bencana ini berdampak di tujuh kecamatan: Kraksaan, Krejengan, Gading, Besuk, Kotaanyar, Pakuniran, dan Paiton. Data lapangan menyingkap anomali, yakni wilayah yang secara historis aman kini turut terendam.
Hal ini dipicu luapan lima DAS utama (Kertosono, Rondoningo, Kresek, Paiton, dan Pancarglagas) yang semuanya bermuara dari Pegunungan Argopuro.
“Keterkaitan geografis ini menegaskan bahwa kerusakan di puncak Argopuro secara langsung menentukan nasib warga di sepanjang aliran sungai,” ujarnya.
Di wilayah hilir ada beberapa daerah yang mengalami banjir dari dua sisi yakni hulu dan limpasan air laut (rob), seperti Desa Sidopekso dan Desa Pondok Kelor.
“Abrasi dan pengaplingan sempadan pantai menjadi tambak udang memperburuk situasi,”
jelas Pradipta.
Tercatat penurunan drastis luasan mangrove di Kraksaan dari 53,34 Ha (2019) menjadi 18,09 Ha (2023), serta di Paiton dari 21,16 Ha menjadi 18,56 Ha.
Di sisi lain, Pradipta juga menyoroti peran aktivitas industri besar terhadap krisis iklim lokal. Ia menegaskan, keberadaan PLTU Paiton semakin memperpanjang daftar kontributor krisis iklim lokal maupun global, yang pada akhirnya memperparah frekuensi bencana.
“Banjir di kala sahur kemarin bukan sekadar persoalan teknis luapan air, melainkan manifestasi dari krisis ekologi yang gagal dimitigasi oleh para pemangku kebijakan,” tegas Pradipta.
Berdasarkan Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011, wilayah terdampak memang merupakan zona rawan bencana. WALHI Jatim mendesak Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk segera melakukan evaluasi kebijakan tata ruang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung wilayah.
“Peristiwa ini harus menjadi pembelajaran untuk meminimalisir bencana ekologis di masa depan. Jangan biarkan beban lingkungan yang semakin tinggi terus mengancam keselamatan warga,” pungkasnya. (*)
