SURABAYA (Surau.ID) – Polemik pernyataan Tiyo Ardianto, mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) periode 2025–2026, mendapat respons dari Aliansi Pemuda Jawa Timur (APJT). Organisasi kepemudaan tersebut menyatakan penolakan terhadap kehadiran Tiyo di Jawa Timur karena menilai pernyataannya mengenai Presiden Prabowo Subianto berpotensi menimbulkan keresahan dan perpecahan di tengah masyarakat.
Sikap tersebut disampaikan APJT sebagai bentuk respons atas pernyataan yang belakangan ramai diperbincangkan di ruang publik. Organisasi itu menegaskan bahwa kebebasan berpendapat harus tetap disertai tanggung jawab dan etika dalam berkomunikasi.
Ketua Umum APJT, Sulaiman Darwis, mengatakan demokrasi memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Namun, menurutnya, kritik seharusnya disampaikan secara santun dan tidak mengandung unsur penghinaan.
Darwis menilai perbedaan pandangan politik merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penghormatan terhadap lembaga negara dan kepala negara tetap perlu dijaga.
“Saudara, apa yang Anda bicarakan adalah perkataan sensitif yang sangat berpotensi memecah belah masyarakat. Mengkritik pemerintah dan presiden itu boleh, tetapi harus menjaga etika. Jangan sampai menggunakan kata-kata yang menghina atau merendahkan orang lain, apalagi seorang Presiden yang dipilih secara sah oleh rakyat melalui pemilu,” ujar Darwis, Sabtu (13/06/2026).
Menurutnya, sebagian masyarakat Jawa Timur merasa keberatan terhadap pernyataan yang disampaikan Tiyo. APJT menilai bahasa yang digunakan dalam menyampaikan kritik harus tetap mengedepankan kesantunan agar tidak memicu konflik sosial.
“Kami sebagai warga Jawa Timur sangat tersinggung dengan pernyataan yang menghina Presiden Prabowo. Kritik boleh dilakukan, tetapi jangan merasa paling benar, paling bersih, atau paling suci sehingga merendahkan orang lain,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut atas sikap tersebut, APJT menyatakan menolak berbagai kegiatan yang menghadirkan Tiyo di wilayah Jawa Timur. Organisasi itu berpendapat bahwa figur publik memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga suasana kondusif melalui cara berkomunikasi yang beradab.
“Aliansi Pemuda Jawa Timur menyatakan sikap menolak kedatangan Tiyo ke Jawa Timur. Kami tidak menginginkan daerah kami menjadi tempat bagi figur yang tidak menunjukkan kesantunan dalam berbahasa dan berkomunikasi di ruang publik,” kata Darwis.
Ia menambahkan bahwa APJT akan mengawal sikap tersebut melalui mekanisme yang konstitusional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar tidak terpancing melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum.
Di akhir pernyataannya, Darwis mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjadikan ruang publik sebagai sarana bertukar gagasan secara sehat dan konstruktif. Menurutnya, demokrasi yang kuat tidak hanya ditandai oleh kebebasan berbicara, tetapi juga kemampuan menghormati perbedaan dan menjaga persatuan bangsa.
