JAKARTA (Surau.ID) – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan serangkaian langkah pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul terungkapnya kasus korupsi di lembaga tersebut. Evaluasi akan mencakup penataan sasaran penerima manfaat, pengelolaan dapur MBG, skema layanan di wilayah 3T, hingga pelibatan perguruan tinggi dalam pengawasan program.
Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan penataan dilakukan untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan efisien dari sisi anggaran. Evaluasi juga akan menyentuh ribuan titik layanan yang telah beroperasi di berbagai daerah.
BGN akan menghitung kembali kelompok penerima MBG agar bantuan lebih terfokus kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Sekolah dengan peserta didik yang dinilai memiliki akses gizi memadai menjadi salah satu kelompok yang dipertimbangkan untuk tidak lagi menerima program tersebut.
“Kami akan refocusing penerima manfaat. Rasanya tidak perlu kalau sekolah-sekolah yang tergolong mampu. Di rumah, kebutuhan gizinya kemungkinan juga sudah lebih baik,” kata Nanik usai dilantik di Istana Negara, Senin (08/06/2026).
Selain itu, BGN akan memprioritaskan kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pelaksanaannya akan dilakukan bersama Kementerian Kesehatan.
BGN juga memutuskan menunda pembangunan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Kebijakan ini diambil sambil melakukan evaluasi terhadap 27.877 dapur yang telah beroperasi.
“Kami akan menata apakah dapur yang ada sudah mampu melayani kebutuhan penerima manfaat atau justru berlebih. Karena itu, untuk sementara kami tidak membuka dapur baru maupun pendaftaran baru,” ujar Nanik.
Menurut dia, distribusi dapur MBG saat ini masih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga perlu penataan ulang berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah.
Selain jumlah dapur, pemerintah juga akan memeriksa kualitas operasional SPPG yang sudah berjalan. Fokus pembenahan mencakup standar pelayanan, mutu makanan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
“Pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan telah beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan SDM. Artinya, bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspend,” ungkap Nanik.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sebagian besar program telah berjalan sesuai SOP. Namun, pemerintah menemukan sejumlah persoalan yang memerlukan penataan ulang agar pelaksanaan MBG semakin optimal.
BGN tengah merancang model pelaksanaan MBG khusus untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Tujuannya agar layanan tetap menjangkau masyarakat tanpa sepenuhnya bergantung pada pembiayaan APBN.
“Untuk 3T, ini kami akan mencoba mengurangi tidak menggunakan APBN, mencoba ya,” kata Nanik di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (09/06/2026).
Pilihan yang sedang dikaji antara lain pemanfaatan dana CSR BUMN, investasi perusahaan swasta, hingga hibah. Penggunaan kantin sekolah sebagai alternatif dapur MBG di wilayah terpencil juga masih dalam tahap pembahasan.
Pemerintah berencana melibatkan mahasiswa dan perguruan tinggi dalam pengawasan distribusi logistik serta edukasi gizi di lapangan. Langkah ini muncul setelah adanya masukan dari kalangan akademisi terkait ketepatan sasaran penerima manfaat.
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengatakan evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk memperbaiki berbagai temuan di lapangan, termasuk perbedaan kualitas pelaksanaan program antardaerah.
“Hal-hal seperti ini akan ditata ulang agar program benar-benar mencapai tujuannya, yaitu memastikan penerima manfaat memperoleh makanan yang bergizi, layak, dan benar-benar dikonsumsi,” kata Dudung dalam siaran pers, Minggu (14/06/2026).
