KEDIRI (Surau.ID) – Sidang Komisi Program dalam rangkaian Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2026 di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, Minggu (21/6/2026), secara tegas membantah isu yang menyebutkan bahwa PBNU memiliki dan mengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pimpinan Sidang Komisi Program, Alissa Wahid, meluruskan informasi yang beredar dengan menegaskan bahwa PBNU tidak memiliki satu pun dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Peran PBNU melalui Tim Koordinasi dan Akselerasi (TKA) sebatas menjadi fasilitator bagi lembaga atau pesantren di bawah naungan NU yang berniat mengajukan pembukaan dapur tersebut.
“Saya tegaskan lagi bahwa PBNU tidak memiliki dapur MBG sama sekali. Namun, memang benar bahwa PBNU melakukan pendampingan kepada lembaga-lembaga di bawah naungannya terkait pengajuan pembukaan dapur MBG,” ujar Alissa Wahid di hadapan peserta sidang.
Waspada Penipuan Mengatasnamakan PBNU
Dalam kesempatan yang sama, Alissa juga menyoroti maraknya aksi penipuan yang mencatut nama PBNU. Ia mengungkapkan fakta memprihatinkan bahwa sejumlah pengasuh pesantren telah menjadi korban penipuan oknum luar yang menjanjikan penyediaan dapur MBG melalui skema “Dapur Santri Nusantara”.
Para kiai tersebut dilaporkan telah menyetorkan dana hingga ratusan juta rupiah kepada pihak tidak bertanggung jawab, namun realisasi dapur yang dijanjikan tidak pernah terwujud. Adanya fenomena ini mendorong LBH Ansor dan PBNU untuk memberikan pendampingan hukum bagi para korban.
Pengawalan dengan Integritas
Meski secara pribadi memiliki pandangan kritis terhadap program MBG, Alissa berkomitmen untuk tetap mengawal lembaga-lembaga NU yang terlibat agar tidak dirugikan dan terhindar dari praktik curang. Perannya dalam Tim Koordinasi dan Akselerasi (TKA) dioptimalkan untuk memastikan setiap proses administrasi yang dijalani pesantren adalah jalur yang jujur dan sesuai regulasi.
“Mohon doanya agar dapur-dapur yang korupsi itu ditutup,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi komitmen PBNU dalam menjaga kredibilitas organisasi di tengah derasnya isu-isu eksternal.
Dengan memberikan klarifikasi yang transparan, sidang komisi ini sekaligus mengingatkan kepada seluruh pengelola pesantren dan warga Nahdliyin agar lebih berhati-hati terhadap segala bentuk tawaran kerja sama yang mengatasnamakan organisasi demi menghindari kerugian material di masa depan.
