BATAM (Surau.ID) – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Batam menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Batam pada Senin (22/6/2026) untuk menyampaikan tujuh poin tuntutan kepada pemerintah.

Aksi yang berjalan tertib dan kondusif ini dimulai dengan long march dari Kantor Samsat menuju gedung legislatif.

Tujuh Poin Tuntutan PMII Batam

Dalam aksinya, PMII Batam mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi serius terhadap berbagai kebijakan nasional dan daerah, yang meliputi:

1. Menuntut pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 agar pengelolaan sumber daya alam benar-benar ditujukan untuk kepentingan rakyat.
2. Menolak berbagai proyek pemerintah yang dinilai tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
3. Meminta Polri dan TNI untuk kembali fokus pada tugas pokok dan fungsinya serta menghentikan praktik-praktik militeristik.
4. Mendesak peninjauan ulang terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui riset mendalam oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
5. Menuntut pembubaran Koperasi Merah Putih.
6. Mendesak pemerintah untuk melakukan reshuffle kabinet berbasis kompetensi dan mengembalikan supremasi sipil.
7. Mendorong pengesahan Undang-Undang Daerah Batam.

Respon Pemerintah Daerah

Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dicki Wijaya, menyatakan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk menampung dan menyampaikan seluruh tuntutan mahasiswa kepada Gubernur Kepulauan Riau.

“Kami menerima dan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan. Secepatnya akan kami sampaikan kepada Bapak Gubernur,” ujar Dicki Wijaya. Aksi penyampaian aspirasi tersebut berakhir dengan damai di bawah pengawalan aparat kepolisian.

Baca Juga

Refleksi HUT RI ke-81, DPRD Jatim Soroti Isu Sosial hingga Ketenagakerjaan

Harjabo ke-207, Bupati Ra Hamid Ajak Bondowoso Menjadikan Sejarah sebagai Cermin Pembangunan