PROBOLINGGO (Surau.ID) – Calon Ketua Cabang PMII Probolinggo nomor urut 1, Ahmad Rifa’i, menilai penguatan kaderisasi harus menjadi fondasi untuk memastikan gerakan PMII memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya dalam debat kedua calon Ketua PC PMII Probolinggo di Kantor KPU Kabupaten Probolinggo, Kamis (10/09/26), dengan tema “Posisi PMII di Tengah Distrust Masyarakat terhadap Organisasi dan Pemerintah.”
Dalam debat tersebut, Rifa’i menyoroti pertanyaan mengenai bagaimana kader PMII dapat tumbuh menjadi sosok yang mampu berperan sebagai intelektual maupun sosial organik di tengah masyarakat.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperbanyak kegiatan kaderisasi. PMII perlu mengetahui siapa kadernya, apa kapasitasnya, apa minatnya, serta ruang pengabdian apa yang sesuai dengan kemampuan masing-masing.
“Bagaimana mereka mampu menjadi sosok sosial organik? Kita perlu konsep kaderisasi. Kader harus terpetakan, kemudian tersalurkan, sampai pada akhirnya memberikan dampak,” ujar Rifa’i.
Ia menilai pemetaan kader menjadi penting karena setiap kader memiliki kemampuan dan kecenderungan yang berbeda. Ada kader yang memiliki kapasitas akademik, advokasi, organisasi, sosial, ekonomi, pemerintahan, media, maupun bidang lainnya.
Tanpa pemetaan, menurutnya, potensi tersebut berisiko tidak berkembang secara optimal. “Jangan sampai kader selesai berproses di PMII, tetapi kita tidak tahu akan diarahkan ke mana. Kaderisasi harus punya peta,” katanya.
Rifa’i menegaskan bahwa kaderisasi tidak boleh hanya menghasilkan kader yang mampu menyelesaikan tahapan formal organisasi. Lebih dari itu, kaderisasi harus mampu melahirkan individu yang dapat membaca persoalan sosial dan mengambil peran di tengah masyarakat.
Karena itu, ia menawarkan pola kaderisasi yang menghubungkan proses pembentukan kader dengan ruang aktualisasi. Kader yang memiliki kemampuan tertentu harus diarahkan pada ruang yang memungkinkan kemampuannya berkembang sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan kaderisasi tidak semata-mata diukur dari berapa banyak kader yang mengikuti pelatihan, tetapi dari seberapa jauh kader tersebut mampu menjalankan peran sosial setelah mengikuti proses kaderisasi.
“Output kaderisasi bukan hanya sertifikat atau selesai mengikuti kegiatan. Kita harus melihat setelah itu kader bergerak di mana, melakukan apa, dan apa dampaknya,” jelasnya.
Gagasan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upayanya menjadikan PMII sebagai organisasi yang lebih responsif terhadap persoalan masyarakat.
Ia menilai kader yang telah dipetakan dan disalurkan akan lebih mudah diarahkan untuk mengawal isu-isu publik sesuai kapasitasnya. Dengan demikian, kaderisasi dan gerakan organisasi tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kita ingin kader yang terpetakan, tersalurkan, kemudian berdampak. Karena pada akhirnya keberadaan PMII harus bisa dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
