RIYADH (Surau.ID) – Di tengah memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran pasca-runtuhnya gencatan senjata, pemerintah Arab Saudi dan Irak secara tegas menolak penggunaan wilayah mereka sebagai basis atau sarana untuk mengancam keamanan negara lain.
Penegasan ini disampaikan dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, dan Menteri Luar Negeri Irak, Fuad Hussein, di Riyadh pada Minggu, 12 Juli 2026.
Kedua negara sepakat untuk menjunjung tinggi prinsip kedaulatan, hubungan bertetangga yang baik, serta sikap tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.
Komitmen Kedaulatan dan Stabilitas Kawasan
Irak secara khusus menyatakan komitmennya untuk tidak membiarkan wilayah maupun ruang udaranya digunakan sebagai titik peluncuran serangan yang menargetkan Arab Saudi, negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), atau negara kawasan lainnya.
Pertemuan tersebut juga membahas penguatan kerja sama bilateral untuk mendukung stabilitas Irak dan memperkuat institusi nasionalnya. Koordinasi antarnegara dinilai krusial untuk menjaga keamanan kawasan dari dampak eskalasi konflik yang sedang berlangsung.
Eskalasi Konflik AS-Iran
Ketegangan di kawasan Teluk meningkat tajam setelah Iran melancarkan serangan terhadap lokasi militer AS di beberapa negara, termasuk Oman, sebagai balasan atas operasi militer Washington.
Sebelumnya, Komando Pusat AS (CENTCOM) melaporkan telah menyerang sekitar 140 target milik Iran sebagai respons atas tindakan Teheran terhadap kapal komersial di Selat Hormuz.
Situasi keamanan yang tidak menentu ini mendorong negara-negara di kawasan untuk terus melakukan koordinasi agar kedaulatan masing-masing tidak terseret ke dalam pusaran konflik militer yang lebih luas.
