SURABAYA (Surau.ID) — Klaim Partai Amanat Nasional (PAN) yang makin gencar mengidentifikasi diri sebagai “Partai Anak Nahdliyin” mendapat kritik tajam dari Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (PW GP) Ansor Jawa Timur. GP Ansor Jatim menilai klaim tersebut sekadar gimik politik yang bertolak belakang dengan realitas di lapangan.
Kritik keras itu dipicu oleh maraknya laporan kader muda Nahdlatul Ulama (NU) yang bertugas sebagai pendamping desa. Mereka mengeluhkan adanya kebijakan pemindahan lokasi kerja secara mendadak ke daerah yang terpelosok tanpa alasan transparan.
Kondisi tersebut menjadi sorotan lantaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemensos PDT) saat ini dipimpin oleh Yandri Susanto, yang merupakan salah satu elite PAN.
Narasi bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) tengah merangkul kalangan Nahdliyin, khususnya kader muda Nahdlatul Ulama (NU), belakangan semakin gencar terdengar di ruang publik.
Upaya tersebut terlihat dalam sejumlah momentum, salah satunya saat Muktamar ke-35 NU di Tambakberas, Jombang. Sejumlah elite politik PAN hadir di sekitar arena muktamar dan mendirikan ruang publik bertajuk “Teras de’PAN”.
Kehadiran tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya PAN membangun kedekatan dengan warga NU sekaligus mengikis persepsi bahwa PAN identik semata-mata dengan basis Muhammadiyah.
Pendekatan serupa kembali terlihat dalam peringatan HUT ke-28 PAN di Halaman Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (29/8/2026). Dalam acara tersebut, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memperkenalkan PAN sebagai “Partai Anak Nahdliyin”. Pernyataan serupa juga beberapa kali disampaikan Zulkifli Hasan dalam berbagai kesempatan.
Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (PW GP Ansor) Jawa Timur, Musaffa Safril, menilai klaim PAN sebagai partai yang merangkul Nahdliyin tidak cukup dibuktikan melalui panggung politik, slogan, ataupun pendekatan simbolik.
Baginya, klaim tersebut justru berhadapan dengan pengalaman sejumlah kader muda NU yang bekerja dan mengabdi di tingkat desa.
“Kalau memang PAN serius merangkul Nahdliyin, jangan hanya ketika berada di panggung dan membutuhkan dukungan politik. Lihat bagaimana kader-kader muda NU yang selama ini mengabdi di desa diperlakukan,” ujarnya pada Jumat (04/09/2026).
Pria yang akrab disapa Musaffa itu mengaku menerima banyak laporan dari kader Ansor di berbagai daerah yang bekerja dalam program pendampingan desa.
Ia menyebut terdapat kader yang mengeluhkan adanya pemindahan atau relokasi tugas ke daerah lain dengan jarak yang jauh dan alasan yang menurut mereka tidak jelas.
“Banyak laporan yang masuk kepada kami. Ada kader yang mengaku dipindahkan ke daerah lain dengan jarak yang sangat jauh tanpa penjelasan yang memadai. Kader-kader ini sudah lama mengabdi mendampingi masyarakat desa. Kalau kemudian dipindahkan secara tiba-tiba, tentu muncul pertanyaan: ada apa?” katanya.
Menurut Musaffa, persoalan tersebut tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan administratif.
Ia meminta adanya transparansi mengenai mekanisme penempatan, pemindahan, dan evaluasi tenaga pendamping desa agar tidak muncul dugaan bahwa kebijakan tersebut digunakan sebagai instrumen politik.
Kekhawatiran tersebut, lanjutnya, semakin kuat karena Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal saat ini dipimpin oleh Yandri Susanto, salah satu elite PAN.
“Sulit bagi saya untuk selalu berpikir positif ketika banyak kader menyampaikan pengalaman yang sama. Apalagi pucuk pimpinan Kementerian Desa PDT adalah elite politik PAN. Karena itu, semua kebijakan terkait pendamping desa harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional,” tegasnya.
Ketua PW GP Ansor Jatim itu menilai, jika PAN benar-benar ingin mendapatkan tempat di hati kalangan Nahdliyin, maka yang harus dibuktikan adalah keberpihakan nyata kepada kader dan masyarakat Nahdliyin, bukan hanya melalui slogan “Partai Anak Nahdliyin”, tetapi melalui kebijakan dan tindakan yang benar-benar dirasakan di lapangan.
“Jangan sampai Nahdliyin hanya dijadikan objek pendekatan ketika membutuhkan suara. Ketika membutuhkan dukungan, disebut saudara; ketika kepentingan politik selesai, kader-kadernya justru dipinggirkan. Ini yang harus dijelaskan,” ujarnya.
Musaffa bahkan menyebut klaim PAN merangkul Nahdliyin sebagai “rayuan gombal politik” apabila tidak dibarengi perubahan dalam praktik.
“Kalau di panggung bilang merangkul Nahdliyin, tetapi di lapangan kader-kader muda NU justru merasa dipinggirkan dan dipersulit, lalu apa yang sebenarnya dirangkul? Jangan sampai ini hanya rayuan gombal menjelang kebutuhan politik.” tandasnya.
Ia menegaskan bahwa kader muda NU tidak boleh hanya dipandang sebagai konstituen elektoral. Mereka adalah bagian dari kekuatan masyarakat sipil yang selama ini bekerja langsung bersama masyarakat, termasuk di desa-desa.
“Kalau ingin merangkul Nahdliyin, rangkul juga kader-kadernya. Hargai pengabdiannya. Jangan gunakan kekuasaan untuk membuat mereka tidak nyaman menjalankan pengabdian,” katanya.
Karena itu, Musaffa meminta Kementerian Desa PDT memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kebijakan relokasi atau pemindahan tidak logis tenaga pendamping desa yang dikeluhkan sejumlah kader.
“Bagi kami sederhana. Kalau kebijakannya memang murni administratif dan profesional, jelaskan secara terbuka. Kalau memang ada ukuran kinerja, sampaikan ukurannya. Jangan sampai kebijakan publik menimbulkan kesan bahwa ada kepentingan politik di belakangnya,” tegasnya.
Musaffa menutup dengan mengingatkan bahwa kedekatan dengan Nahdliyin tidak dapat dibangun hanya dengan datang ke forum NU, mendirikan posko di sekitar arena muktamar, atau menyematkan label “Partai Anak Nahdliyin”.
