Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai rencana pembangunan 750 Batalyon Teritorial Pembangunan oleh pemerintah berpotensi memicu konflik lahan, mempersempit ruang sipil, dan menghidupkan kembali dwifungsi militer, sehingga mendesak penghentian kebijakan tersebut.
