JAKARTA (Surau.ID) – Fraksi Partai Gerindra DPR RI mendorong investigasi menyeluruh atas serangan terhadap pasukan perdamaian Indonesia dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon Selatan, serta mendesak langkah deeskalasi konflik.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyatakan serangan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“Fraksi Partai Gerindra mengecam rangkaian serangan Israel di Lebanon Selatan yang memperparah eskalasi konflik. Serangan terhadap pasukan perdamaian di bawah mandat PBB merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional serta Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Ia menegaskan tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena berpotensi menghambat upaya perdamaian di kawasan.
“Tindakan tersebut semakin menjauhkan kita dari tujuan perdamaian dan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun,” katanya.
Dalam insiden itu, tiga prajurit TNI dilaporkan gugur saat menjalankan tugas, yakni Prajurit Kepala Farizal Rhomadhon akibat serangan proyektil di Ett Taibe, serta Kapten Zulmi Aditya Iskandar dan Sersan Satu Muhammad Nur Ichwan dalam ledakan yang menghantam konvoi logistik UNIFIL di dekat Bani Haiyyan.
Budisatrio menyampaikan duka cita atas gugurnya prajurit TNI yang dinilai sebagai kehilangan besar bagi bangsa.
“Indonesia telah kehilangan tiga putra terbaik bangsa yang gugur ketika menjalankan tugas negara,” ujarnya.
Selain mengecam, Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri untuk melakukan investigasi bersama UNIFIL secara transparan.
“Kami akan terus berkomunikasi dengan Kemlu untuk memastikan seluruh rangkaian investigasi bersama UNIFIL dapat terlaksana secara menyeluruh dan transparan serta mampu membawa keadilan bagi keluarga korban,” katanya.
Ia juga menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah yang mendorong PBB menggelar rapat darurat Dewan Keamanan guna merespons insiden tersebut.
“Fraksi Gerindra juga mendukung permintaan pemerintah kepada PBB untuk segera mengadakan rapat darurat Dewan Keamanan guna memastikan adanya langkah konkret untuk de-eskalasi serta perlindungan terhadap masyarakat sipil dan pasukan penjaga perdamaian,” ujarnya.
Menurut dia, langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas kawasan serta memastikan perlindungan maksimal bagi pasukan penjaga perdamaian yang bertugas di bawah mandat internasional.
