Musi Banyuasin (Surau.ID) — Pemerintah mendorong koperasi mengambil peran lebih besar dalam hilirisasi kelapa sawit untuk memperkuat daya tawar petani sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menilai koperasi dapat mengonsolidasikan petani dari sektor hulu hingga masuk ke industri pengolahan sawit.
Ferry menyampaikan hal itu dalam Seminar Nasional “Optimalisasi dan Hilirisasi Sawit Berbasis Koperasi” di Kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa (11/8). Ia menyebut Indonesia memiliki 2.587 koperasi di sektor perkebunan yang dapat menjadi modal penting untuk mempercepat hilirisasi sawit berbasis koperasi.
Selain mengembangkan koperasi yang sudah berjalan, pemerintah juga membuka peluang bagi koperasi untuk terlibat dalam pengelolaan lahan sawit yang berada di bawah pengelolaan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero). Pemerintah memberikan mandat kepada perusahaan tersebut untuk mengelola lahan hasil penertiban kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
“Atas lahan yang sudah diambil alih oleh Satgas PKH dan dititipkan Agrinas Palma untuk dikelola tentu Presiden (Prabowo Subianto) ingin agar pengelolaan lahan tersebut bisa melibatkan masyarakat dan anggota koperasi yang merupakan petani sawit,” kata Menkop Ferry Juliantono.
Menurut Ferry, keterlibatan koperasi tidak cukup berhenti pada pengelolaan perkebunan. Ia mendorong koperasi masuk ke tahap pengolahan agar petani memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari hasil produksi sawit.
“Koperasi didorong agar dapat mendirikan pabrik-pabrik CPO sendiri sehingga kebutuhan minyak goreng dan produk turunannya dapat dipenuhi secara mandiri oleh koperasi,” ucap Menkop, mengutip Kemenkop.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Ferry menilai pemerintah perlu menyiapkan strategi dan instrumen baru guna meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat. Salah satu langkahnya ialah mengonsolidasikan petani sawit dalam badan usaha koperasi sehingga mereka memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar ketika berhadapan dengan rantai industri.
Ferry menjelaskan dua model bisnis yang dapat dikembangkan dalam hilirisasi sawit berbasis koperasi. Model pertama memperkuat koperasi yang sudah ada. Model kedua mengonsolidasikan koperasi primer melalui badan usaha dengan skala yang lebih besar.
Aspek pembiayaan juga menjadi perhatian pemerintah. Ferry mengatakan koperasi perkebunan dapat memanfaatkan dukungan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi untuk mengembangkan usaha hilir.
“Koperasi-koperasi eksisting yang bergerak di bidang perkebunan dapat memanfaatkan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi sebagai solusi untuk menuntaskan permasalahan pembiayaan. Salah satunya seperti koperasi mandiri makmur juga sudah diberikan pembiayaan oleh LPDB dalam memproduksi CPO, yang saat ini pembangunannya sudah 45%,” ucap Menkop.
Agrinas Palma Libatkan Koperasi di Sekitar Perkebunan
Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) Mohammad Abdul Ghani mengatakan pemerintah memberikan penugasan kepada Agrinas Palma melalui Perpres No. 5/2025 untuk mengelola kebun sawit hasil penertiban kawasan hutan yang dibuka secara ilegal.
Ia menyebut Satgas PKH telah mengambil alih lahan seluas 4,1 juta hektare. Pemerintah kemudian perlu mengarahkan pengelolaan lahan tersebut agar manfaat ekonominya kembali kepada masyarakat, termasuk melalui koperasi.
Dari lahan yang Agrinas Palma kelola, pemerintah mewajibkan sedikitnya 20 persen dialokasikan sebagai plasma untuk masyarakat. Karena itu, perusahaan membutuhkan koperasi sebagai mitra dalam pengelolaan perkebunan.
“Kami akan utamakan koperasi di sekitar lahan sebagai vendor pemelihara tanaman, panen, dan kegiatan lainnya. Dengan luasnya area yang kami kelola, koperasi menjadi mitra utama dalam mendukung hilirisasi sawit sekaligus ketahanan pangan,” tandasnya.
Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi Panel Barus menilai koperasi memiliki posisi strategis untuk mengembangkan industri sawit dari hulu hingga hilir. Menurutnya, koperasi tidak hanya dapat mengelola kebun, tetapi juga memiliki dan mengoperasikan fasilitas pengolahan CPO.
“Dengan semakin banyak koperasi yang bergerak dari sektor hulu ke hilir pada produk sawit diharapkan akan mendorong kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Musi Banyuasin Dorong Koperasi Bangun Pabrik CPO
Bupati Musi Banyuasin Toha Tohet berharap semakin banyak koperasi mengikuti langkah KUD Sejahtera Banyuasin yang telah membangun pabrik pengolahan CPO. Ia menilai keberhasilan koperasi tersebut dapat menjadi contoh untuk mendorong petani sawit bergabung dan memperkuat usaha melalui koperasi.
“Mudah-mudahan ini bisa meyakinkan petani sawit untuk mau berkoperasi dan akan harapan kami ada uluran tangan dari Kemenkop terutama dalam pengembangan koperasi eksisting,” katanya.
Seminar tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Panel Barus, Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto, Bupati Musi Banyuasin H. M. Toha Tohet, Wakil Bupati Musi Banyuasin Rohman, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Mohammad Abdul Ghani, serta jajaran Forkopimda.
Melalui penguatan koperasi dari sektor perkebunan hingga industri pengolahan, pemerintah berharap petani tidak hanya menjadi pemasok bahan baku. Koperasi dapat menjadi kendaraan ekonomi yang memungkinkan petani memperoleh nilai tambah sekaligus memperkuat posisi mereka dalam rantai bisnis kelapa sawit.
