JAKARTA (Surau.ID) – Peringatan kemerdekaan ke-81 menjadi momentum kritis untuk mempertanyakan efektivitas kebijakan B50. Pemerintah didorong untuk membuktikan janji kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan sumber daya alam yang lebih jujur dan adil.
Implementasi kebijakan B50, yang mencampurkan lima puluh persen minyak sawit ke dalam solar, menuai sorotan tajam. Langkah ini digadang mampu menghemat devisa negara, menyerap produksi sawit, hingga menekan emisi karbon nasional.
Namun, efektivitas kebijakan tersebut dipertanyakan karena sering kali hanya berhenti pada level makro. Tanpa pengawalan ketat, kebijakan ini dikhawatirkan gagal menyentuh ekonomi akar rumput dan justru berpotensi memicu deforestasi di berbagai kawasan hutan.
Ironi Kesejahteraan di Sektor Sawit
Pemanfaatan sawit sebagai bahan bakar nabati kerap mengabaikan peran petani kecil dalam rantai niaga. Selama ini, keuntungan terbesar justru didominasi oleh korporasi besar, sementara petani kecil belum mendapatkan porsi manfaat yang layak dan merata.
Kebijakan afirmatif sangat mendesak diperlukan agar potensi ekonomi sawit benar-benar dirasakan petani kecil. Tanpa intervensi yang berpihak, narasi kesejahteraan hanya akan menjadi jargon kosong yang terus diulang dalam setiap pergantian periode pemerintahan.
Ujian Konstitusi bagi Negeri
Keberhasilan kebijakan B50 kini menjadi ujian nyata bagi Pasal 33 UUD 1945. Negara berkewajiban memastikan kekayaan alam dikelola demi kemakmuran rakyat, bukan sekadar janji yang pudar oleh waktu dan kepentingan segelintir pihak tertentu.
“Potensi itu bisa diubah menjadi kenyataan asalkan ada yang terus-menerus menagihnya, bukan sekadar mengaminkannya,” ujar Siti Aminataz Zuhriyah, Ketua Bidang Pertambangan dan Sumber Daya Mineral KOPRI PB PMII, saat memberikan catatan kritisnya pada 18 Agustus 2026.
Merayakan kemerdekaan di usia ke-81 tidak cukup dengan perayaan meriah semata. Negeri ini membutuhkan kejujuran untuk mengakui pekerjaan rumah yang belum tuntas, terutama dalam memastikan setiap kebijakan publik benar-benar hadir untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat yang paling bawah.
