JOMBANG (Surau.ID) — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi membuka perhelatan Muktamar ke-35 yang dipusatkan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada Kamis sore (27/8/2026).
Kegiatan besar lima tahunan ini dihadiri oleh ribuan jajaran pengurus organisasi dari tingkat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) hingga Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) yang datang dari seluruh penjuru Indonesia.
Sebelum memimpin pembacaan doa pembuka, Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, KH. M. Hasib Wahab Chasbullah, menyampaikan wejangan penting mengenai hubungan mendasar antara Nahdlatul Ulama dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kiai Hasib menegaskan bahwa sejarah telah membuktikan bahwa negara dan NU merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
“Sejak awal berdiri, Nahdlatul Ulama dan negara ini sudah menyatu. Keduanya saling menopang dan tidak bisa dipisah-pisahkan dalam sejarah perjuangan bangsa,” tegasnya.
Lebih lanjut, putra dari pendiri NU KH. Abdul Wahab Chasbullah ini mengulas jejak konsistensi NU dalam mengawal keberlangsungan bangsa.
Menurutnya, komitmen NU terhadap stabilitas negara tercermin dari dukungan penuh organisasi terhadap kepemimpinan nasional yang sah di setiap zamannya.
“Rekam jejak NU sangat konsisten. Sejak era Presiden Soekarno hingga kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini, NU senantiasa hadir mendukung dan bersinergi dengan pemerintah demi kemajuan bangsa,” lanjutnya.
Dalam penutupnya, KH. Hasib Wahab menggarisbawahi pentingnya keterpaduan langkah antara kepemimpinan agama dan kepemimpinan nasional.
Ia menyerukan agar sinergi antara ulama dan pemerintah terus diperkuat demi menjaga keutuhan bangsa.
“Ulama dan umaroh harus senantiasa bersatu. Ketika ulama dan pemerintah berjalan bergandengan tangan, maka kedamaian, kesejahteraan, dan keutuhan NKRI akan selalu terjaga,” ucapnya.
Muktamar ke-35 NU di Jombang ini dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari ke depan dengan merumuskan berbagai agenda strategis organisasi, baik dalam bidang keagamaan, kebangsaan, maupun penentuan arah kepemimpinan PBNU mendatang.
