JAKARTA (Surau.ID) — Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/04/2026). Pelantikan ini menandai kembalinya Hasan ke lingkaran inti pemerintahan Kabinet Merah Putih.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga melantik sejumlah pejabat lain, di antaranya Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Abdul Kadir Karding, Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, serta Hanif Faisol Nurofiq.
Hasan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) sejak 19 Agustus 2024 pada era Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia kemudian digantikan oleh Angga Raka Prabowo pada 17 September 2025, seiring perubahan nomenklatur lembaga menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
Hasan Nasbi lahir di Bukittinggi pada 11 Oktober 1979. Ia dikenal sebagai konsultan politik dengan latar belakang kuat di bidang media dan riset.
Karier profesionalnya dimulai sebagai jurnalis di Harian Kompas pada 2005–2006, sebelum menjadi peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia hingga 2008. Ia kemudian mendirikan lembaga survei Cyrus Network yang aktif dalam berbagai agenda politik nasional, termasuk Pemilu.
Hasan merupakan alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) dengan gelar Sarjana Ilmu Politik pada 2004. Semasa kuliah, ia aktif berorganisasi dan pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat UI.
Dalam aktivitas politik, Hasan pernah menjadi Koordinator Tim Relawan pasangan Joko Widodo–Basuki Tjahaja Purnama pada Pilgub DKI Jakarta 2012. Ia juga menjadi Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
Setelah tidak lagi menjabat sebagai Kepala PCO, Hasan juga tercatat sebagai Komisaris PT Pertamina (Persero) sejak 11 September 2025.
Pelantikan ini memperkuat posisi Hasan dalam bidang komunikasi strategis pemerintahan, seiring kebutuhan pengelolaan informasi publik yang semakin kompleks di era digital.
