JAKARTA (Surau.ID) – Presiden Prabowo Subianto menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional di tengah lonjakan harga pupuk global, Senin (4/5/2026). Kebijakan ini diambil saat pasokan pupuk dunia terganggu akibat krisis geopolitik.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk antisipasi pemerintah terhadap potensi krisis pupuk global yang mulai dirasakan sejumlah negara.
“Presiden Prabowo sejak awal sudah melihat bahwa dunia menuju periode ketidakstabilan. Beliau memerintahkan kami untuk tidak menunggu krisis, tetapi mengantisipasinya melalui kebijakan,” ujar Mentan Amran.
Kenaikan harga pupuk global dipicu konflik di Timur Tengah yang berdampak pada penutupan Selat Hormuz. Jalur ini diketahui dilalui sekitar sepertiga perdagangan pupuk dunia.
Di saat bersamaan, China menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama. Dampaknya, harga urea global melonjak lebih dari 40 persen dalam waktu singkat.
Kebijakan penurunan harga ini mencakup seluruh jenis pupuk bersubsidi seperti urea, NPK, dan ZA. Pemerintah menargetkan kebijakan ini menjaga daya tanam petani pada musim 2026.
Selain menurunkan harga, pemerintah juga melakukan reformasi distribusi pupuk. Sebanyak 145 regulasi dipangkas melalui Instruksi Presiden untuk mempercepat penyaluran dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia hingga ke petani.
Akses pupuk diperluas melalui integrasi berbasis KTP serta penguatan jaringan kios hingga tingkat desa. Langkah ini ditargetkan menjangkau seluruh kecamatan sentra pangan sebelum musim tanam gadu 2026.
Pemerintah juga melakukan diversifikasi pasokan sejak 2025. Kebijakan ini mengurangi ketergantungan pada satu jalur impor sehingga dampak gangguan global dapat diminimalkan.
Penurunan harga pupuk diperkirakan menekan biaya produksi petani hingga ratusan ribu rupiah per hektare. Selain itu, akses pupuk diperluas bagi lebih dari 16 juta petani.
Di sektor hilir, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini menjamin petani tetap memperoleh keuntungan di tengah tekanan harga global.
Pendekatan hulu-hilir ini menjadi strategi utama pemerintah. Biaya produksi ditekan melalui subsidi pupuk, sementara pendapatan dijaga melalui kebijakan harga gabah.
Mentan Amran menyebut ketahanan pangan nasional saat ini dalam kondisi kuat. Cadangan beras pemerintah telah melampaui 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.
Cadangan ini dinilai menjadi bantalan strategis dalam menghadapi ancaman El Niño dan ketidakpastian global. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga dalam berbagai skenario.
Capaian tersebut didukung kebijakan produksi seperti pompanisasi, perluasan areal tanam, serta penguatan penyerapan gabah oleh Bulog.
“Inilah bukti nyata dari ketepatan visi dan keberanian Presiden Prabowo dalam mengambil keputusan strategis demi kepentingan petani nasional,” tegas Mentan Amran.
Pemerintah menegaskan akan terus menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Langkah ini diharapkan membuat petani tetap produktif dan menjadi pilar utama ketahanan pangan Indonesia.
