Banda Aceh, Surau.ID – Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan berskala besar. Jumlah korban jiwa yang terus bertambah serta gelombang pengungsian dalam skala masif menunjukkan bahwa situasi ini tidak lagi dapat diperlakukan sebagai bencana rutin.
Dilansir dari NU Online, Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Aceh, Azwar A Gani, menegaskan bahwa negara harus hadir dengan langkah luar biasa untuk merespons kondisi tersebut. Berdasarkan data terbaru, jumlah korban meninggal dunia telah menembus 1.006 jiwa, sementara jumlah pengungsi hampir mencapai satu juta oran
“Ini bukan lagi bencana biasa. Ini tragedi kemanusiaan yang membutuhkan langkah luar biasa dari negara,” ujar Azwar A. Gani, Sabtu (13/12/2025).
Data resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, Aceh menjadi provinsi dengan korban meninggal terbanyak, yakni 415 orang, disusul Sumatra Utara 347 orang, dan Sumatra Barat 241 orang. Selain itu, 217 orang masih dinyatakan hilang, serta 5.400 orang mengalami luka-luka.
Menurut Azwar, tingginya angka korban tersebut mencerminkan lemahnya sistem mitigasi bencana dan buruknya pengelolaan lingkungan di sejumlah wilayah rawan. Ia menilai persoalan ekologis yang diabaikan selama bertahun-tahun kini menagih harga yang mahal dalam bentuk korban kemanusiaan.
Di sisi lain, Ansor dan Banser telah bergerak sejak awal bencana. Kader-kader di Aceh dan wilayah Sumatra terlibat langsung dalam evakuasi korban, distribusi logistik, pendirian dapur umum, hingga pendampingan pengungsi. Namun skala bencana yang begitu besar membuat kemampuan organisasi kemasyarakatan memiliki keterbatasan.
BNPB juga melaporkan dampak kerusakan yang sangat luas. Sedikitnya 158.000 unit rumah rusak di 52 kabupaten/kota terdampak. Kerusakan turut menimpa 1.200 fasilitas umum, termasuk 219 fasilitas kesehatan, 581 fasilitas pendidikan, 434 rumah ibadah, 290 gedung perkantoran, serta 498 jembatan yang rusak atau putus total. Kondisi ini semakin menyulitkan distribusi bantuan, terutama ke wilayah yang terisolasi.
Melihat situasi tersebut, Azwar mendorong pemerintah pusat untuk mempertimbangkan penetapan status bencana nasional agar mobilisasi sumber daya dan anggaran dapat dilakukan tanpa hambatan birokrasi. Ia menekankan bahwa perdebatan administratif seharusnya tidak mengalahkan urgensi penyelamatan warga terdampak.
“Kita tidak boleh terjebak pada perdebatan administratif. Yang kita hadapi adalah rakyat yang kehilangan rumah, keluarga, dan masa depan. Negara harus hadir penuh,” tegasnya.
Azwar juga menyoroti kondisi pengungsi yang tersebar di ratusan titik darurat dengan fasilitas terbatas. Banyak pengungsi masih kekurangan air bersih, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil.
Selain itu, ia menekankan pentingnya percepatan pencarian korban hilang dan pemulihan akses jalan. Sejumlah wilayah di pedalaman Aceh dan Sumatra Utara masih terisolasi akibat jembatan putus dan longsor yang menutup badan jalan, sehingga menghambat masuknya bantuan logistik.
Menutup pernyataannya, Azwar A Gani mengajak seluruh elemen bangsa—pemerintah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat luas—untuk memperkuat solidaritas dan gotong royong. Menurutnya, bencana ini bukan hanya ujian bagi negara, tetapi juga ujian kemanusiaan bersama.
