JAKARTA (Surau.ID) – Ketua Lesbumi PBNU, KH M Jadul Maula, resmi menerbitkan petisi penolakan terhadap rancangan aturan Kemenko PMK dan Kemenkes RI yang dinilai mengancam ekosistem pertembakauan nasional, Selasa (30/6/2026).
Kebijakan yang disorot meliputi pembatasan kadar tar dan nikotin, pelarangan bahan tambahan, hingga aturan kemasan polos. Regulasi tersebut dianggap berisiko mematikan mata pencaharian petani tembakau, cengkeh, serta pekerja industri terkait.
Langkah ini diambil sebagai bentuk pembelaan atas keadilan ekonomi dan sosial masyarakat. Petisi tersebut merupakan implementasi nyata dari rekomendasi Muktamar Kebudayaan Indonesia Lesbumi dalam menjaga kedaulatan ekonomi rakyat kecil.
Menjaga Kedaulatan Ekonomi Rakyat
Lesbumi menegaskan bahwa setiap kebijakan industri harus selaras dengan nilai-nilai Pembukaan UUD 1945. Fokus utama bernegara adalah melindungi segenap rakyat dan mewujudkan kesejahteraan umum yang berkeadilan bagi seluruh pihak tanpa terkecuali.
Pengembangan paradigma ekologi berbasis kebudayaan menjadi kunci penting. Lesbumi mendesak pemerintah agar melakukan kajian menyeluruh terhadap kebijakan industri dengan mempertimbangkan aspek agama, sosial, budaya, hingga kemanusiaan secara mendalam dan berimbang.
Tuntutan Keadilan Kebijakan Publik
Petisi ini diharapkan mampu menghentikan regulasi yang dianggap diskriminatif terhadap pelaku industri tembakau lokal. Kepentingan ekonomi masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan setiap aturan negara yang berdampak langsung pada kehidupan akar rumput.
“Petisi penolakan ini dibuat dengan pertimbangan untuk membela kedaulatan ekonomi, sosial, dan budaya rakyat dengan sepenuhnya mengharap ridha Allah,” ujar KH M Jadul Maula, Ketua Lesbumi PBNU.
Kedaulatan ekonomi rakyat harus tetap diutamakan di atas regulasi yang berpotensi mematikan denyut nadi ekonomi petani lokal. Kebijakan yang inklusif akan menciptakan stabilitas sosial yang lebih kokoh bagi bangsa Indonesia di masa depan.
