Kediri (Surau.ID) — Konflik internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akhirnya menemukan titik temu. PBNU menyepakati penyelenggaraan Muktamar sebagai forum tertinggi organisasi untuk menyelesaikan konflik yang belakangan mengemuka.
Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat konsultasi antara jajaran Syuriah PBNU dan Mustasyar PBNU yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, Kamis (25/12/2025). Syuriah PBNU menginisiasi rapat ini atas mandat Rais Aam PBNU.
Rapat tersebut dihadiri Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar bersama jajaran Pengurus Syuriah PBNU, antara lain KH Abdullah Kafabihi, KH Mu’adz Thohir, KH Imam Buchori, KH Idris Hamid, H Muhammad Nuh, Gus Muhib, Gus Yazid, Gus Afifuddin Dimyati, Gus Moqsith Ghozali, Gus Latif, Gus Sarmidi Husna, Gus Tajul Mafakhir, Gus Athoillah Anwar, dan Gus Nadzif. Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf juga hadir bersama jajaran Pengurus Tanfidziyah PBNU, termasuk H Amin Said Husni.
Selain itu, sejumlah Mustasyar PBNU turut mengikuti rapat, di antaranya KH Ma’ruf Amin, KH Anwar Manshur, KH Nurul Huda Djazuli, KH Abdullah Ubab Maimoen, serta KH Machasin.
Juru bicara rapat konsultasi, Haji Abdul Muid Shohib, menyampaikan bahwa PBNU akan menggelar Muktamar ke-35 NU dalam waktu secepatnya. Secara teknis, Syuriah PBNU bersama Ketua Umum PBNU selaku pemegang mandat Muktamar ke-34 Lampung 2021 akan mengatur pelaksanaannya.
“Hasil rapat menetapkan bahwa Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama diselenggarakan dalam waktu secepat-cepatnya oleh Rais ‘Aam PBNU (KH. Miftachul Akhyar) dan Ketua Umum PBNU (KH. Yahya Cholil Staquf), dengan melibatkan Mustasyar PBNU, para sesepuh, serta pengasuh pesantren dalam penentuan waktu, tempat, dan kepanitiaan Muktamar,” ujar Haji Abdul Muid Shohib usai rapat, dilansir dari Kompas.com.
Secara normal, Muktamar NU merupakan agenda lima tahunan. Jika merujuk Muktamar ke-34 yang berlangsung pada Desember 2021 di Lampung, Muktamar berikutnya seharusnya digelar pada 2026. Namun, PBNU membuka peluang percepatan pelaksanaan Muktamar tersebut, termasuk kemungkinan digelar pada awal tahun.
Salah satu Pengurus Syuriah PBNU, KH Muhibbul Aman Aly, menegaskan bahwa rapat konsultasi di Lirboyo merupakan agenda resmi PBNU. Ia memastikan Syuriah PBNU menginisiasi rapat tersebut atas perintah langsung Rais Aam PBNU.
“Jadi ini adalah keputusan resmi PBNU atas perintah Rais Aam. Bukan keputusan pribadi atau keputusan Lirboyo karena tempatnya kebetulan di Lirboyo,” ujar KH Muhibbul Aman Aly seusai rapat.
Pengasuh Pesantren Lirboyo yang akrab disapa Gus Muhib itu juga menegaskan bahwa seluruh pihak yang hadir, baik Rais Aam maupun Ketua Umum PBNU, sepakat atas keputusan tersebut.
“Sepakat, semua sepakat. Itu adalah satu-satunya cara menyelesaikan konflik yang tidak menimbulkan konflik di kemudian hari,” pungkasnya.
Konflik di internal PBNU sebelumnya mencuat setelah Rais Aam PBNU memberhentikan Ketua Umum PBNU melalui forum yang disebut sebagai Rapat Syuriyah PBNU. Pihak Ketua Umum menolak hasil rapat tersebut, sehingga konflik terus berlarut dan kian tajam.
Merespons situasi tersebut, para Mustasyar PBNU, sesepuh, dan alim ulama NU mengambil sejumlah inisiatif musyawarah sebagai bentuk tanggung jawab moral dan keprihatinan terhadap kondisi jam’iyyah Nahdlatul Ulama. Musyawarah itu bertujuan menjaga keutuhan serta kemaslahatan organisasi.
Rangkaian musyawarah tersebut berlangsung di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, hingga puncaknya Musyawarah Kubro di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, pada 1 Rajab 1447 H atau bertepatan dengan 21 Desember 2025. Musyawarah Kubro dihadiri Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Indonesia, yang meminta kedua belah pihak melakukan islah dan mengultimatum pelaksanaan Muktamar Luar Biasa apabila upaya islah tidak tercapai.
