JAKARTA (Surau.ID) – Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menegaskan pelayanan pertanahan tetap berjalan normal meski Kementerian ATR/BPN sedang berada dalam pusaran penyidikan KPK, Jumat (18/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan usai menunaikan Salat Jumat di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, merespons dinamika hukum yang tengah menyorot kementeriannya.
Pemerintah berkomitmen bersikap transparan serta kooperatif dalam membantu kelancaran seluruh proses penegakan hukum yang dijalankan komisi antirasuah.
Komitmen Reformasi dan Keberlanjutan Layanan
Dinamika hukum ini dipandang sebagai momentum berharga untuk mempercepat perbaikan tata kelola serta efisiensi pelayanan publik di lingkungan pertanahan.
Masyarakat diimbau tidak khawatir karena layanan rutin seperti peralihan hak maupun pengukuran tanah dipastikan tetap berjalan sesuai jadwal.
Langkah Pembenahan Birokrasi Internal
Penguatan koordinasi internal terus dilakukan agar seluruh jajaran kementerian tetap solid dan fokus menjalankan fungsi pelayanan publik di berbagai daerah.
Reformasi birokrasi yang telah dicanangkan dipastikan tetap berlanjut guna menghadirkan tata kelola pertanahan yang semakin bersih dan akuntabel.
“Insyaallah tidak terganggu, kami minta tetap solid. Pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan,” ujar Nusron Wahid, Menteri ATR/Kepala BPN.
Sikap kooperatif terhadap proses hukum diharapkan menjadi modal penting dalam mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga pertanahan nasional.
