SURABAYA (Surau.ID) – Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) menjadikan hasil evaluasi program dan anggaran tahun 2026 sebagai fondasi menyusun kebijakan serta alokasi anggaran tahun 2027, Kamis (17/9/2026).
Langkah strategis ini ditujukan untuk menciptakan program yang lebih efektif, efisien, tepat sasaran, serta berorientasi penuh pada kebutuhan riil jemaah.
Menteri Haji dan Umrah RI Mochammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya integritas, profesionalitas, dan prinsip zero tolerance terhadap penyimpangan pengelolaan anggaran negara.
Perencanaan Berbasis Kebutuhan Riil Jemaah
Irfan Yusuf mengingatkan seluruh satuan kerja agar tidak sekadar mengulang alokasi anggaran tahun sebelumnya tanpa melakukan kalkulasi ulang secara cermat.
Penyusunan anggaran 2027 diinstruksikan berangkat dari kebutuhan lapangan, peningkatan kualitas pelayanan, inovasi pembinaan, serta penguatan perlindungan jemaah.
Evaluasi Capaian dan Tantangan Kompleks
Tantangan penyelenggaraan haji dan umrah mendatang diprediksi semakin kompleks di tengah dinamika serta tekanan kondisi perekonomian global.
Kemenhaj mendorong koordinasi ketat antara penggunaan APBN dan BPIH guna mencegah pembiayaan berganda serta memastikan alokasi dana berjalan akuntabel.
“Anggaran bukan hanya untuk dihabiskan. Anggaran adalah alat untuk mencapai tujuan, yaitu memberikan pelayanan haji dan umrah yang semakin baik,” tegas Irfan Yusuf.
Sinergi dan komitmen menjaga amanah menjadi kunci utama dalam menghadirkan pelayanan ibadah yang berkemajuan bagi seluruh jemaah Indonesia.
