KRAKSAAN (Surau.ID) — Sejumlah kader Barisan Ansor Serbaguna (Banser) GP Ansor Cabang Kraksaan memprotes dugaan penyusunan kepengurusan baru yang dinilai tidak sesuai prosedur organisasi. Aksi tersebut dipicu oleh minimnya transparansi dalam proses penunjukan pengurus, Senin (20/04/2026).
Koordinator aksi, Siswanto, menyatakan proses penunjukan diduga dilakukan secara sepihak tanpa melalui rapat koordinasi atau forum musyawarah resmi.
“Kami mengendus adanya tahapan yang tidak dilalui sesuai prosedur organisasi. Seharusnya segala keputusan strategis lahir dari forum yang sah,” ujar Siswanto.
Ia menegaskan, prinsip kolektif kolegial merupakan dasar dalam pengambilan keputusan di tubuh organisasi, sehingga setiap kebijakan strategis semestinya melalui mekanisme yang sah.
Siswanto juga menyebut praktik tersebut diduga melanggar sejumlah ketentuan dalam Peraturan Organisasi (PO), termasuk pasal yang mengatur pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat serta keabsahan keputusan organisasi.
Soroti Komunikasi dan Tuduhan “Aktor Intelektual”
Menanggapi pernyataan Ketua PC GP Ansor Kraksaan, Abdur Rahman, terkait dugaan adanya “aktor intelektual” di balik pergerakan kader, Siswanto membantah tudingan tersebut.
Ia menegaskan kehadiran para kader ke kediaman ketua merupakan upaya komunikasi secara langsung akibat tersendatnya jalur koordinasi internal.
“Akses komunikasi sangat tertutup. Karena tidak ada kepastian, kami berinisiatif datang langsung untuk meminta penjelasan secara baik-baik,” kata dia.
Menurutnya, tidak ada tindakan intimidasi maupun anarkis dalam kegiatan tersebut. Ia menyebut suasana tetap kondusif dan berjalan dengan tertib.
Siswanto menambahkan, para kader tetap menjaga etika organisasi selama berada di lokasi, termasuk dengan melaksanakan salat berjamaah sebagai bentuk penghormatan.
“Kami tetap sadar dan terkendali karena tujuan kami adalah menjaga marwah organisasi, bukan kepentingan pribadi,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan rombongan diterima dengan baik oleh pihak keluarga Ketua PC GP Ansor Kraksaan.
Lebih lanjut, Siswanto berharap pimpinan organisasi segera memberikan klarifikasi secara terbuka agar polemik tidak berlarut dan roda organisasi dapat kembali berjalan sesuai aturan.
