JAKARTA (Surau.ID) – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengkaji penyesuaian sasaran penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk kemungkinan menghentikan distribusi bagi sebagian siswa sekolah menengah atas (SMA). Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan efisiensi anggaran program.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan salah satu kelompok yang sedang dievaluasi adalah siswa SMA dari keluarga yang dinilai memiliki kondisi ekonomi cukup baik. Menurutnya, bantuan akan lebih difokuskan kepada kelompok yang membutuhkan intervensi gizi secara langsung.
“SMA mungkin sudah tidak perlu lagi diberikan MBG, apalagi SMA-SMA favorit yang uang saku anak-anak itu Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu. Sekolah-sekolah high class itu tidak perlu lagi,” kata Agustina usai rapat dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Senin (15/06/2026).
Apabila skema tersebut diterapkan, jumlah penerima manfaat diperkirakan berkurang hingga 8 juta orang. Sementara itu, data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 10 Juni 2026 menunjukkan sekitar 43 juta siswa telah menerima manfaat MBG atau setara 80,7 persen dari total peserta didik di Indonesia.
Agustina menjelaskan penataan ulang penerima manfaat dilakukan agar program lebih tepat sasaran tanpa mengurangi tujuan utama MBG sebagai instrumen perbaikan gizi masyarakat.
“Refocusing ini kami perlukan supaya memang pemberian intervensi pemerintah lebih tepat sasaran, kemudian diikuti otomatis dengan angka anggaran yang semakin efisien,” ujarnya.
Menurut dia, BGN masih membahas skema rinci bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Kesehatan. Karena itu, jumlah penerima manfaat setelah proses penyesuaian belum dapat dipastikan.
Di bawah kepemimpinan baru, BGN juga mengubah fokus pelaksanaan program. Jika sebelumnya target utama adalah menjangkau 82 juta penerima manfaat pada 2026, kini lembaga tersebut lebih mengutamakan kualitas layanan dan efektivitas program.
Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan pihaknya telah menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa perbaikan kualitas menjadi prioritas utama dibanding mengejar angka penerima manfaat.
“Kemarin kami bertiga dipanggil Presiden dan kami sudah menyampaikan ke beliau tahun 2025 ini mohon Bapak kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan perbaiki kualitas,” kata Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (04/06/2026).
Menurut Nanik, penataan ulang penerima manfaat juga memungkinkan anggaran dialihkan kepada kelompok yang lebih membutuhkan. Prioritas tersebut diarahkan kepada masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok 3B yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang dinilai memiliki risiko masalah gizi lebih tinggi.
