Jakarta (Surau.ID) – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memberantas pertambangan timah ilegal di Indonesia. Sejak September 2025, Prabowo memerintahkan TNI, Polri, dan Bea Cukai menggelar operasi besar-besaran di Kepulauan Bangka Belitung (Babel), wilayah penghasil timah terbesar nasional.
Langkah tegas ini menempatkan isu pemberantasan tambang timah ilegal sebagai perhatian utama pemerintah. Sepanjang 2025, kebijakan tersebut menjadi salah satu isu ekonomi dan hukum paling banyak dibaca publik. Dikutip dari laman CNBC Indonesia, bahkan memasukkannya ke dalam rangkaian Big Stories 2025.
Saat memulai operasi, Prabowo menghitung potensi besar yang bisa diselamatkan negara. Pemerintah memperkirakan praktik ilegal di sektor timah telah menggerus pendapatan negara dalam jumlah signifikan. Untuk periode September hingga Desember 2025 saja, negara berpotensi menyelamatkan Rp 22 triliun.
Lebih jauh, Prabowo menyebut kerugian yang bisa dicegah akan meningkat tajam pada tahun berikutnya. Ia memperkirakan nilai penyelamatan pendapatan negara mencapai Rp 45 triliun apabila penertiban berjalan konsisten.
“Kita perkirakan September, Oktober, November, Desember, bisa selamatkan Rp 22 triliun. Tahun depan kita perkirakan kita bisa selamatkan Rp 45 triliun,” tegas Prabowo dalam Musyawarah Nasional ke VI PKS di Jakarta, dikutip CNBC Indonesia, Selasa (30/9/2025).
Pemerintah mencatat sedikitnya terdapat sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Aktivitas tersebut membuat sebagian besar produksi timah di wilayah itu keluar melalui jalur penyelundupan.
Prabowo menyebut hampir 80 persen hasil timah Babel tidak tercatat secara resmi. Karena itu, ia menginstruksikan aparat menutup seluruh jalur distribusi ilegal mulai 1 September 2025.
“Selama ini hampir 80% hasil timah diselundupkan, 80% timah kita kita tutup, dan penyelundupnya macam-macam, ada yang pake kapal, ada yang pakai ferry, sekarang tutup tidak bisa keluar, sampai kapanpun tidak bisa keluar,” ungkapnya.
Di tengah operasi penertiban, Prabowo menyaksikan penyerahan enam smelter hasil sitaan negara dari perusahaan tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Kejaksaan Agung menyita aset tersebut dalam perkara korupsi tata niaga timah.
Menurut pemerintah, enam perusahaan itu menimbulkan kerugian negara hingga Rp 300 triliun. Nilai tersebut menjadikannya salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia.
“Kita bisa bayangkan kerugian negara dari 6 perusahaan ini saja, kerugian negara total potensi bisa mencapai Rp 300 triliun. Kerugian negara sudah berjalan Rp 300 triliun, ini kita hentikan,” kata Prabowo, mengutip siaran Sekretariat Presiden, Senin (6/10/2025).
Kasus tersebut terjadi di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015–2022. Penyidik menetapkan sedikitnya 21 tersangka, termasuk dua mantan Direktur Utama PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan Harvey Moeis, serta pengusaha Helena Lim.
Prabowo juga menyaksikan penyerahan enam aset smelter kepada PT Timah Tbk untuk dikelola kembali. Aset dan barang sitaan di lokasi itu ditaksir bernilai Rp 6–7 triliun, termasuk timbunan mineral tanah jarang.
“Di tempat-tempat smelter itu kita lihat sudah ada tumpukan tanah jarang, dan juga ingot-ingot timah,” tuturnya.
Prabowo secara terbuka mengakui adanya keterlibatan oknum aparat dalam praktik penyelundupan timah. Ia menyebut laporan internal TNI dan Polri mengungkap adanya pejabat yang menjadi pelindung aktivitas ilegal tersebut.
“Contoh dari Bangka penyelundupan timah yang berjalan cukup lama, saya juga dapat laporan dari penegak hukum dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat ada petugas TNI yang terlibat, dapat juga laporan petugas Polri terlibat,” kata Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025).
Ia meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindak tegas anggota yang terbukti melanggar hukum.
“Ini bener-bener berharap Panglima TNI dan Kapolri menindak aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini, dan juga kegiatan-kegiatan ilegal pelanggaran hukum harus kita hadapi dengan serius,” tegasnya.
Di sisi lain, PT Timah Tbk bersama pemerintah membentuk satuan tugas untuk membersihkan praktik tambang ilegal di wilayah IUP Bangka Belitung. Perusahaan membentuk Satgas Nanggala sebagai tim internal pengawasan.
Pemerintah juga membentuk Satgas Halilintar yang melibatkan aparat penegak hukum dan unsur TNI. Satgas ini bertugas menekan pertambangan ilegal dan memperbaiki tata kelola industri timah nasional.
“Kalau kami internal itu ada namanya Satgas Internal, namanya Satgas Nanggala. Itu internal, sudah tiga bulan yang lalu,” ujar Direktur Utama PT Timah Restu Widiyantoro di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Selasa (23/9/2025).
Restu berharap langkah tersebut mampu meningkatkan produksi legal sekaligus memberi dampak ekonomi positif bagi masyarakat Bangka Belitung. Pemerintah menilai penertiban ini menjadi kunci memperbaiki tata kelola sumber daya alam dan mencegah kebocoran pendapatan negara.
