MANILA (Surau.ID) – Departemen Kehakiman Filipina resmi mengajukan tuntutan pidana terhadap Wakil Presiden Sara Duterte atas dugaan ancaman pembunuhan terhadap presiden, ibu negara, dan mantan ketua parlemen pada Rabu, 12 Agustus 2026.
Kasus ini diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama Regional Quezon City setelah sebelumnya Biro Investigasi Nasional (NBI) merujuk perkara tersebut ke DOJ, yang juga menjadi bagian dari proses pemakzulan terhadap yang bersangkutan.
Ancaman tersebut bermula dari pernyataan konferensi pers Duterte yang mengaku telah menyewa pembunuh bayaran untuk mengincar Presiden Ferdinand Marcos Jr., Ibu Negara Liza Araneta-Marcos, dan Martin Romualdez jika ia dibunuh.
Proses Hukum dan Uang Jaminan
Pihak jaksa merekomendasikan uang jaminan sebesar 120.000 peso Filipina atau sekitar Rp34 juta bagi pembebasan sementara Wakil Presiden Sara Duterte yang kini tengah menghadapi persidangan pemakzulan di Senat Filipina.
Selain kasus ancaman pembunuhan ini, Duterte juga dihadapkan pada tiga dakwaan lain yang mencakup dugaan penyalahgunaan dana rahasia, praktik penyuapan, serta kepemilikan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan.
Tanggapan Pihak Pembela
Sementara itu, tim kuasa hukum menilai bahwa perkara pidana ini tidak semestinya dilanjutkan selama proses persidangan pemakzulan masih berlangsung di tingkat legislatif.
“Sebagai pejabat yang dapat dimakzulkan, Wakil Presiden tidak dapat dituntut atas dugaan pelanggaran yang juga menjadi pokok perkara pemakzulan,” ujar pengacara pembela Paul Lawrence Lim.
Peristiwa hukum ini menjadi ujian besar bagi stabilitas politik Filipina, sekaligus mengingatkan bahwa penegakan hukum dan akuntabilitas kepemimpinan harus senantiasa berjalan di atas koridor konstitusi demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
