JAKARTA (Surau.ID) — Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) bersama 55 asosiasi anggotanya secara resmi menolak rencana Presiden FIFA Gianni Infantino yang ingin membuka kepemilikan saham Piala Dunia kepada investor swasta. Penolakan disertai ancaman tidak akan mengikuti seluruh kompetisi FIFA apabila proposal tersebut tetap dijalankan.
Sikap tersebut muncul setelah FIFA menggagas pembentukan perusahaan baru bernama FIFAForward Enterprise (FFE). Melalui perusahaan itu, FIFA berencana membuka peluang bagi investor swasta untuk memiliki saham dalam pengelolaan Piala Dunia dan kompetisi resmi lainnya.
Skema ini melibatkan perusahaan asal Amerika Serikat, Thrive Eternal, sebagai pemimpin kelompok investor. Selain investor swasta, negara-negara anggota FIFA juga direncanakan dapat membeli saham minoritas sebagai sumber tambahan pemasukan.
Namun, usulan itu mendapat penolakan dari berbagai federasi anggota FIFA. UEFA menilai Piala Dunia merupakan aset sepak bola yang tidak semestinya dialihkan kepemilikannya kepada pihak swasta.
“UEFA dan 55 asosiasi anggotanya bersatu. Kami dengan suara bulat dan tanpa ragu menolak proposal FIFA untuk mengalihkan kepemilikan Piala Dunia dan kompetisi FIFA lainnya kepada investor swasta,” demikian bunyi pernyataan resmi UEFA.
Agar rencana tersebut dapat direalisasikan, Gianni Infantino membutuhkan dukungan lebih dari 50 persen anggota FIFA. Saat ini, FIFA memiliki 211 asosiasi anggota yang tersebar di enam konfederasi.
UEFA juga menyatakan kepemilikan saham oleh investor swasta berpotensi mengubah arah pengambilan keputusan dalam sepak bola. Menurut federasi tersebut, kebijakan mengenai kalender internasional, format kompetisi, hingga masa depan olahraga berisiko lebih dipengaruhi kepentingan pemegang saham daripada kepentingan sepak bola.
Sebagai bentuk penolakan, UEFA menegaskan seluruh asosiasi anggotanya tidak akan ambil bagian dalam kompetisi resmi FIFA selama proposal tersebut masih berlaku. Sikap itu hanya akan berubah apabila FIFA membatalkan rencana penjualan saham secara menyeluruh dan memberikan jaminan bahwa kebijakan serupa tidak akan kembali diajukan pada masa mendatang.
